Dampak Resiko Pengambilan Kebijakan, OPD Harus Mampu Minimalisir

SANGATTAKU – Dampak resiko pengambilan kebijakan, OPD harus mampu minimalisir. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kabupaten Timur, Irawansyah saat membuka sosialiasi manajemen resiko di ruang Tempudau, Kantor (09/11/2021). Dengan tegas Irawansyah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Timur ( ) untuk bisa memahami segala dampak resiko yang diakibatkan saat pengambilan kebijakan, khususnya terkait permasalahan yang ada di lapangan.

dampak resiko, manajemen resiko, pengambilan kebijakan
Sekretaris Kabupaten Timur Irawansyah (podium) saat membuka acara Sosialisasi Manajemen Resiko di lingkup Kutim (09/11/2021). (foto: rizal/ )

Hal tersebut dimaksudkan Irawansyah,  resiko dapat di inventarisir dan dianalisa. Dengan begitu, segala dampak resiko akan mampu diminimalisir. Irawansyah menjelaskan, pedoman pengelolaan risiko di pemerintah daerah, merupakan pedoman melakukan pengelolaan risiko dalam melaksanakan urusan wajib.

“Mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko dan pelaporan pengelolaan risiko” ujarnya.

“Serta untuk mengetahui potensi resiko yang mungkin bisa timbul dalam setiap kegiatan. Sehingga bisa diminimalisir sedini mungkin. Agar tujuan organisasi bisa tercapai,” jelas Kepala Sub Bagian Pelaporan Sekretariat Muhidin di kesempatan yang sama.

Muhidin, menjelaskan, tujuan sosialisasi ini untuk menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diharapkan selesai tepat waktu setiap tahun.

Untuk diketahui, kegiatan diikuti oleh OPD dalam lingkup Kutim, dengan menghadirkan narasumber Kepala Bidang Akuntabilitas BPKP Ata Sumitra, serta Auditor Muda BPKP provinsi Kalimantan Timur, Amelia Ardiani.(/adv/blriz)

Baca Juga  Peragakan 20 Adegan, Polres Kutim Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Pelanggaran PILKADA 2020