SANGATTAKU – Keterkaitan antara infrastruktur dan peningkatan ekonomi merupakan fundamental dalam pembangunan suatu daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi yang efisien, tidak hanya memudahkan mobilitas barang dan manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas memberikan dorongan signifikan terhadap produktivitas, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, hal ini menciptakan peluang investasi, membuka akses pasar baru, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait.
Pun di Kutai Timur, Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyoroti isu perekonomian kabupaten berjuluk ‘Tuah Bumi Untung Benua’ ini. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten perlu lebih fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses jalan dan infrastruktur.
Hepnie menyampaikan pernyataan ini karena melihat bahwa Pemkab Kutai Timur belum maksimal dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang baik, akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjual hasil panen atau terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi.
“Jika kondisi jalan mudah dan memadai, maka masyarakat akan lebih mudah bepergian ke luar daerah untuk menjual hasil panen atau aktivitas perekonomian yang lainnya,” ujarnya.
Hepnie menekankan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagai langkah wajib pemerintah kabupaten. Ditambahkan Hepnie, infrastruktur yang baik tidak hanya berdampak pada kenyamanan bertransportasi, tetapi juga secara langsung meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sifatnya wajib dilakukan Pemkab [Kutai Timur, red]. Nggak hanya pembangunannya saja, tapi juga harus dipelihara. Apalagi di Kutim banyak perusahaan tambang dan itu membuat jalan mengalami rusak lebih cepat,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Kutai Timur berencana untuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan rapat koordinasi lebih lanjut. Tujuannya adalah membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (AD01/Sek-DPRD)
