You dont have javascript enabled! Please enable it! Paripurna Ke 24, Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 Beri 16 Rekomendasi - Sangattaku

Paripurna ke 24, Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 Beri 16 Rekomendasi

Selasa, 14 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Panitia Khusus () tentang Laporan Kinerja Pemerintah (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 DPRD Timur (Kutim) telah menyerahkan 16 rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

Dalam sidang ke-24 di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (14/05/2024), Ketua Pansus LKPJ, Hepnie Armansayah, menyampaikan laporan yang memuat 16 rekomendasi tersebut. “Dokumen LKPJ merupakan dokumen akuntabilitas terhadap publik sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggungjawab,” ucap Hepnie.

Ketua Pansus LKPJ Bupati tahun 2023, Hepnie Armansayah. (meika/)

Rekomendasi pertama, dokumen LKPJ harus menjadi acuan dalam meningkatkan akurasi dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. “Implementasi kebijakan satu data nasional di daerah diperlukan untuk menjaga akurasi dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambah Hepnie.

Rekomendasi lainnya, antara lain, optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN dan PPK, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengorganisasian program, transparansi informasi publik, penerapan SPBE, dan anggaran berbasis kinerja dalam kebijakan money follow program.

Pansus juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Pendidikan agar tercapai peningkatan SDM yang optimal. “Merancang belanja APBD yang inline dengan struktur pembentuk utama PDRB dengan skema memperbesar ruang fiscal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB,” ujarnya.

Rekomendasi lainnya, antara lain, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur, penyelesaian beban yang masih ada, dan peninjauan kembali perjalanan dinas yang banyak menimbulkan agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal.

Baca Juga  Dugem dan Miras Oplosan Bisa Menjadi Alternatif Sumber Pembangkit Listrik?

“Penyusunan DPA paling lambat di bulan Januari agar penyerapan anggaran terutama pada belanja modal dapat dimaksimalkan. Terkait program multiyears, pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU),” kata Hepnie.

Pansus juga menyarankan pemerintah untuk memperketat pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyears agar capaiannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam skema. “Tindaklanjut masalah yang ditemukan pansus terkait program multiyear agar dapat dilakukan pendalaman dan pembahasan dalam komisi-komisi,” tambah Hepnie.

Dengan demikian, Pansus LKPJ berharap agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan akan menunjukkan perkembangan signifikan untuk kemaslahatan bersama. (AD01/DPRD Kutim)

436Dibaca

Berita Terkait

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat
Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa
Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas
Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi
Monev SP4N LAPOR, Selain Implementasi Renaksi 2022-2026, Juga Upaya Pemkab Kutim Perbaiki Layanan Publik
Proyek Jalan Soekarno Hatta Terhenti, Anggota DPRD Kutim Desak Pemerintah Tangani Sengketa Lahan

Berita Terkait

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:51 WITA

Proyek MYC di Kutim Terkesan Mandek, Masyarakat Belum Merasakan Manfaat

Rabu, 5 Juni 2024 - 19:38 WITA

Joni: Sosialisasi Beasiswa di Kutim Harus Capai Hingga Pelosok Desa

Kamis, 23 Mei 2024 - 08:43 WITA

Pisah Sambut Kabid PAUD dan PNF, Heri Purwanto Siap Lanjutkan Program yang Ada

Rabu, 22 Mei 2024 - 18:48 WITA

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Kutim Luncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:19 WITA

Diskominfo Staper Gelar Monev SP4N LAPOR, Rizali Hadi Sebut Jaringan Telekomunikasi Salah Satu Prioritas

Sabtu, 18 Mei 2024 - 10:02 WITA

Meski Indeks SPBE Kutim 2023 Duduki Peringkat Kedua dari 10 Kabupaten/Kota, Ronny Bonar Akui Masih Banyak Perlu Dibenahi

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:19 WITA

Monev SP4N LAPOR, Selain Implementasi Renaksi 2022-2026, Juga Upaya Pemkab Kutim Perbaiki Layanan Publik

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:28 WITA

Proyek Jalan Soekarno Hatta Terhenti, Anggota DPRD Kutim Desak Pemerintah Tangani Sengketa Lahan

Berita Terbaru

Berita

Kyai Tega Cabuli 5 Santriwati dan 2 Pegawai

Rabu, 12 Jun 2024 - 16:57 WITA

Maaf, Klik Kanan Tidak Diperkenankan Pada Laman Ini
Maaf, Text Pada Laman Ini Tidak Dapat Diseleksi
Sorry this site is not allow cut.
Maaf, Tidak Diizinkan Mencopy Isi Laman Ini
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.

Maaf, Anda tidak diizinkan untuk mengcopy teks atau artikel ini