Paripurna ke 24, Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur 2023 Beri 16 Rekomendasi

Selasa, 14 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Kinerja Pemerintah (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 DPRD Kutai Timur (Kutim) telah menyerahkan 16 rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

Dalam sidang paripurna ke-24 di Ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (14/05/2024), Ketua Pansus LKPJ, Hepnie Armansayah, menyampaikan laporan yang memuat 16 rekomendasi tersebut. “Dokumen LKPJ merupakan dokumen akuntabilitas terhadap publik sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggungjawab,” ucap Hepnie.

Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur tahun 2023, Hepnie Armansayah. (meika/sangattaku)

Rekomendasi pertama, dokumen LKPJ harus menjadi acuan dalam meningkatkan akurasi dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. “Implementasi kebijakan satu data nasional di daerah diperlukan untuk menjaga akurasi dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tambah Hepnie.

Rekomendasi lainnya, antara lain, optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN dan PPK, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengorganisasian program, transparansi informasi publik, penerapan SPBE, dan anggaran berbasis kinerja dalam kebijakan money follow program.

Pansus juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan di bidang Pendidikan agar tercapai peningkatan SDM yang optimal. “Merancang belanja APBD yang inline dengan struktur pembentuk utama PDRB dengan skema memperbesar ruang fiscal belanja modal, belanja hibah, dan belanja program strategis di bidang pembentuk utama PDRB,” ujarnya.

Rekomendasi lainnya, antara lain, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur, penyelesaian beban hutang yang masih ada, dan peninjauan kembali perjalanan dinas yang banyak menimbulkan SILpa agar dapat dilakukan efisiensi untuk menambah belanja modal.

Baca Juga  Cegah Kekerasan Seksual pada Anak, Novel Tekankan Pentingnya Pendeteksian Dini

“Penyusunan DPA paling lambat di bulan Januari agar penyerapan anggaran terutama pada belanja modal dapat dimaksimalkan. Terkait program multiyears, pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 dengan patokan pada skema multiyears yang telah disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU),” kata Hepnie.

Pansus juga menyarankan pemerintah untuk memperketat pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyears agar capaiannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam skema. “Tindaklanjut masalah yang ditemukan pansus terkait program multiyear agar dapat dilakukan pendalaman dan pembahasan dalam komisi-komisi,” tambah Hepnie.

Dengan demikian, Pansus LKPJ DPRD Kutai Timur berharap agar rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan Kabupaten Kutai Timur akan menunjukkan perkembangan signifikan untuk kemaslahatan bersama. (AD01/DPRD Kutim)

1.1kDibaca

Berita Terkait

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen
Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik
RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan
Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan
P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur: Pendapatan Rp5,73 Triliun, Belanja Rp5,71 Triliun
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Sebesar Rp5,71 Triliun, Ini Rencana Alokasinya
Proyeksi APBD 2026 Kutai Timur Rp5,73 Triliun, Target PAD Hanya Sekitar 7,6 persen

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:37 WITA

Bupati Ardiansyah Dorong Transformasi Ekonomi Kutai Timur, Pertumbuhan 2027 Ditarget 5-6 Persen

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Kutai Timur Pastikan Program Layak Anak Berjalan Terus Meski Raperda Ditarik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:01 WITA

RTRW Provinsi Direvisi, Regulasi Kutai Timur Perlu Disesuaikan

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:51 WITA

Kutai Timur Tarik Dua Raperda, Regulasi dan Prosedur Jadi Pertimbangan

Sabtu, 26 September 2026 - 08:04 WITA

P-KUA dan P-PPAS 2026 Disepakati dalam Paripurna DPRD Kutai Timur

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA