SANGATTAKU – Rapat Paripurna ke 11 DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (09/11/2023) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2024, tak disia-siakan Fraksi Demokrat guna menyoroti berbagai program pembangunan yang dianggap belum dioptimalkan, terutama sektor infrastruktur dasar yang belum merata di masyarakat.
Dibacakan oleh Abdi Firdaus di hadapan Ketua DPRD Joni, Wakil Ketua Asti Mazar, Asisten Ekobang Zubair, serta undangan lainnya, dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat mengungkapkan harapan agar pemerintah dapat lebih fokus dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan dukungan anggaran yang dimiliki saat ini.
“Kami berharap pemerintah lebih fokus untuk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah lama dinanti oleh masyarakat,” papar Abdi.
Fraksi Demokrat secara rinci mengkritisi peningkatan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Teluk Pandan yang dianggap masih belum maksimal, termasuk jaringan listrik di Kecamatan Bengalon. Selain itu, Fraksi Demokrat juga berharap pemerintah dapat melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Bengalon dan Teluk Pandan, hal ini dinilai sebagai salah satu poin penting sebagai upaya untuk mengendalikan banjir saat musim hujan.
Selain itu, kami juga meminta perhatian kepada pemerintah untuk dapat memberikan insentif kepada supir dan tenaga angkut sampah, tepatnya di Kecamatan Bengalon,” lanjut Abdi.
Pembangunan sekolah setingkat SMA di sekitar Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, juga menjadi tuntutan Fraksi Demokrat terhadap pemerintah kabupaten. Hal tersebut mengingat dengan ketidakadaannya bangunan sekolah setingkat SMA di wilayah tersebut hingga saat ini, para siswa harus berjuang ke Sangatta untuk melanjutkan pendidikan, yang mana hal tesebut menimbulkan beban biaya transportasi tinggi.
“Mengingat jarak yang cukup jauh, juga berdampak terhadap biaya transportasi yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Bahkan kondisi ini diperparah dengan adanya anak-anak yang terpaksa tidak melanjutkan jenjang pendidikannya karena terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan. Saya mohon ini juga perlu atensi kita bersama,” ujar Abdi Firdaus.
Selain itu, Fraksi Demokrat mencatat perbaikan jalan menuju Desa Pinang Raya, Kecamatan Sangatta Selatan, dan beberapa jalan usaha tani di wilayah Kutim. Mereka juga mendesak percepatan proses pemekaran desa menjadi desa definitif guna menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan.
“Percepatan pembangunan di Desa Sekrat dan Sekurau Atas perlu dilakukan, karena desa ini sudah terdampak dari adanya pabrik semen yang ada. Salah satu dampak yang sudah nyata terlihat adalah rusaknya jalan penghubung yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktifitas,” tegasnya kemudian.
Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah dapat menindaklanjuti catatan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kutai Timur. (AD01/Sek-DPRD)
