SANGATTAKU – Catatan penting disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) terkait nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (8/11/2023) lalu. Pernyataan pandangan umum Fraksi Nasdem disampaikan oleh Kajan Lahang dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kutim pada Kamis (9/11/2023).
Menurut Kajan Lahang, pendapatan daerah yang mencapai 9,148 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami peningkatan. Meskipun demikian, Fraksi Nasdem menyoroti ketimpangan sosial yang masih ada di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur.
“Kabupaten Kutai Timur memiliki tema penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah, kami menilai bahwa masih ada ketimpangan sosial di beberapa daerah di Kabupaten Kutai Timur,” ucap Kajan.
Lebih lanjut, Fraksi Nasdem mengkritisi bahwa meskipun RKPD menetapkan menciptakan iklim investasi kondusif sebagai prioritas pembangunan, namun kondisi di daerah tidak sejalan dengan potensi masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengoptimalkan penurunan angka pengangguran dan memberdayakan masyarakat lokal untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
“Prioritas pembangunan adalah menciptakan iklim investasi kondusif, tentunya bagaimana mengoptimalkan penurunan angka pengangguran pada masyarakat lokal atau memberdayakan apa yang dimiliki untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” tegas Kajan Lahang.
Fraksi Nasdem juga menyoroti dominasi kegiatan investasi di beberapa kecamatan tertentu seperti Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun, dan Kaliorang, sedangkan di kecamatan lainnya minim investasi.
“Dampak yang dirasakan adalah minimnya infrastruktur pembangunan wilayah, meningkatnya pengangguran terbuka, dan tingginya angka kemiskinan,” ungkap Kajan Lahang.
Di sisi lain, persoalan dasar pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, diharapkan juga tetap menjadi fokus perhatian. Dengan catatan ini, Fraksi Nasdem mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan keadilan sosial dan membuka aksesibilitas ekonomi pedesaan dalam menyusun RAPBD Kutai Timur 2024. (AD01/Sek-DPRD)
