SANGATTAKU – DPRD Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar Rapat Paripurna ke 11 pada Kamis (09/11/2023) dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Joni, ini menjadi forum penting untuk menggali pandangan dan rekomendasi fraksi-fraksi terkait kebijakan pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Kutai Timur.
Berikut garis besar pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur yang berhasil dirangkum oleh Sangattaku.com :
- Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Siang Geah, menyoroti tema pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah”. Fraksi ini menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi, terutama dalam sektor pertanian, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Fraksi Demokrat, yang diwakili oleh Abdi Firdaus, menyoroti daya dukung anggaran yang besar dan mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Mereka juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan.
- Partai Persatuan Pembangunan, melalui Son Hatta, memberikan apresiasi terhadap penambahan pendapatan daerah, terutama melalui sektor pertambangan. Namun, mereka mengingatkan agar anggaran dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tema pembangunan.
- Fraksi Nasdem, yang diwakili oleh Kajang Lahang, mengusulkan perhatian khusus pada sektor pendidikan, keadilan sosial, dan aksesibilitas ekonomi pedesaan. Mereka juga mencermati ketidaksetaraan investasi di berbagai kecamatan.
- Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, melalui Sobirin Bagus, meminta program prioritas terkait penurunan stunting, pendidikan, dan evaluasi hasil pembangunan sebelumnya.
- Fraksi Golkar, yang disampaikan oleh Adi Sutianto, menekankan akselerasi target program prioritas, termasuk penyelesaian pelabuhan Kenyamukan.
- Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, melalui Jimmy, mengajukan permintaan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal dan mengurangi belanja perjalanan dinas yang tidak penting.
Rapat Paripurna ini menjadi wadah penting untuk menggali pandangan dan rekomendasi dari berbagai fraksi dalam merumuskan Raperda APBD 2024. Masing-masing fraksi memberikan sorotan dan saran yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Kutai Timur. (AD01/Sek-DPRD)
