SANGATTAKU – Usai mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024 di Halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Kamis (02/05/2024), Ketua DPRD Kutim, Joni, menyampaikan beberapa catatan khusus terhadap pemerintah terkait peningkatan infrastruktur pembangunan dan fasilitas pendidikan di wilayah Kutai Timur (Kutim).
Menurut Joni, masih terdapat kekurangan pada infrastruktur pembangunan dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah pelosok. “Alhamdulillah, kalau di kota, dinyatakan mungkin 100% sudah infrastruktur pembangunannya, ya pembangunan infrastruktur lokal (kelas), apa segalanya, insyaallah sudah terpenuhi,” ucap Joni pada awak media.
“Tinggal kita ke plosok-plosok saja lagi, masih ada kekurangan,” imbuhnya.
Catatan tersebut merupakan dorongan dalam upaya mensukseskan program Merdeka Belajar di Kutim, sesuai dengan tema Hardiknas tahun ini, ‘Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka Belajar.’
“Tapi dalam waktu dekat, mungkin ini ada pembangunan di anggaran murni (APBD 2024), insyaallah itu bisa tercover semua. Yang jelas, ruang belajarnya itu yang kita prioritaskan,” harap Joni.
Selain infrastruktur, Joni juga menyoroti tenaga pendidik yang diharapkan dapat lebih mendukung peningkatan kualitas sektor pendidikan melalui Merdeka Belajar. Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah Kutai Timur telah berupaya maksimal dalam peningkatan kesejahteraan para guru, salah satunya dengan rekruitmen peningkatan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Artinya itu untuk menambah semangat para guru-guru untuk mengajar kan, karena yang terangkatnya PPPK kan ini sederajat dengan PNS, cuma hanya (beda) pensiun saja kan,” papar Politisi PPP tersebut.
Joni juga menekankan peningkatan kualitas guru, terutama yang bertugas di pelosok. Ia menaruh harapan besar kepada guru yang bertugas di pedalaman untuk profesional dan tidak menjadikan penempatan sebagai alasan untuk pindah ke kota.
“Kita berharap juga yang ditempatkan di pedalaman itu kan, jangan buru-buru mau pindah ke kota, kan sesuai sumpah janjinya, kan? Ini sudah baru 1 tahun, 2 tahun mau pindah ke kota, sedangkan di kota sudah full,” jelas Joni.
Joni berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat memperhatikan kekurangan-kekurangan tersebut, agar upaya penaingkatan kualitas pendidikan di Kutai Timur bisa lebih maksimal. (AD01/ DPRD Kutai Timur)
