Mulyono: Iuran Sekolah Tidak Dibenarkan, Ini Penjelasannya

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Laporan mengenai adanya indikasi pungutan iuran bulanan yang dibebankan kepada orang tua siswa di salah satu sekolah di Kecamatan Kaubun, Timur, menarik perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh (DPRD) . Rapat tersebut juga membahas agenda penting terkait realisasi dan fasilitas asrama di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, . (meika/ sgtk)

mengadakan RDP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa serta fasilitas asrama mahasiswa. Selain itu, rapat ini ditujukan untuk menanggapi laporan terkait dugaan penyelewengan yang terjadi di beberapa sekolah. Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, hadir dalam pertemuan tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif mengenai laporan yang beredar sebelum adanya data yang sah.

“Jangan terburu-buru mengasumsikannya. Nanti saya cek dulu karena kadang-kadang itu kreativitas dari komite saja,” jelas Mulyono memaparkan (04/07/2024).

“Contoh, di sekolah anak saya, komite menginginkan ruangan ber-AC yang bagus, mereka (wali murid) disuruh iuran untuk beli cat. Jadi, jangan dulu di-blow up sebelum ada buktinya,” jelasnya melanjutkan.

Ia dengan tegas menekankan bahwa kebijakan semacam itu, termasuk penjualan buku pelajaran dan seragam sekolah, tidak dibenarkan. “Dari kami sebenarnya tidak ada yang seperti itu, bahkan kami melarang untuk berjualan buku, jualan seragam, itu tidak boleh,” tegasnya.

“Jangan sampai ada kesan berbisnis di sekolah, itu tidak boleh,” Mulyono kembali menegaskan.

Selanjutnya, Mulyono memaparkan bahwa Dinas Pendidikan selalu terbuka untuk menerima aduan dari orang tua siswa terkait dugaan penyelewengan, terlebih di masing-masing sekolah telah ada pengawas dan koordinator wilayah. Dirinya juga menyatakan, bahwa selama ini nomor telponnya selalu terbuka untuk umum.

Baca Juga  Pemahaman SPBE: Diskominfo Staper Pastikan Setiap PD Terlibat Aktif

“Jadi, siapa pun yang ingin menyampaikan permasalahan pendidikan bisa langsung menghubungi saya,” tambah Mulyono.

Dalam upaya untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan menghindari kesalahpahaman, Mulyono berkomitmen untuk segera melakukan klarifikasi. “Saya akan klarifikasi dulu terkait hal itu. Jangan sampai bahasanya hanya seputaran kreativitas sekolah saja, karena untuk pembangunan, saya pikir tidak perlu iuran, karena pemerintah sudah menganggarkan itu,” pungkasnya.

Dengan adanya penjelasan ini, Mulyono berharap, masyarakat dapat memahami konteks dan tidak terburu-buru dalam memberikan penilaian terhadap laporan yang ada. (AD01/ )

609Dibaca

Berita Terkait

Pemkab Kutim Siapkan 57 Titik Dapur untuk Program Makan Siang Gratis
Berperan Besar Terhadap Kebersihan Sangatta Utara, DLH Kutim Beri Penghargaan Kepada Tenaga Harian Lepas
Pemkab Kutim Siapkan Relokasi Pasar Sangkulirang Pasca Kebakaran, Pembangunan Direncanakan 2025
Disperindag Kutim Tanggapi Dugaan Penyimpangan Penjualan BBM
Tak Perlu Ke Kantor Pajak, Warga Kutai Timur Bisa Bayar Pajak Via QRIS Hingga Shopeepay
Pemkab Kutai Timur Optimis Tingkatkan PAD Melalui Pajak Digital
Peringatan ke-96 Hari Ibu, Bupati Ardiansyah: Perempuan Pioneer Pembangunan Kutim
Permintaan Melonjak Capai 5 Ton, Diskop UKM Kutai Timur Canangkan Rumah Produksi, 3 Kecamatan Jadi Sentra Gula Semut

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 14:23 WITA

Pemkab Kutim Siapkan 57 Titik Dapur untuk Program Makan Siang Gratis

Rabu, 15 Januari 2025 - 21:06 WITA

Berperan Besar Terhadap Kebersihan Sangatta Utara, DLH Kutim Beri Penghargaan Kepada Tenaga Harian Lepas

Senin, 13 Januari 2025 - 22:38 WITA

Pemkab Kutim Siapkan Relokasi Pasar Sangkulirang Pasca Kebakaran, Pembangunan Direncanakan 2025

Senin, 13 Januari 2025 - 20:24 WITA

Disperindag Kutim Tanggapi Dugaan Penyimpangan Penjualan BBM

Kamis, 12 Desember 2024 - 20:27 WITA

Tak Perlu Ke Kantor Pajak, Warga Kutai Timur Bisa Bayar Pajak Via QRIS Hingga Shopeepay

Berita Terbaru

Politik & Pemerintahan

Dinas TPHP Kutim Optimalkan Ketahanan Pangan Jelang Ramadan dan Idulfitri

Rabu, 12 Feb 2025 - 00:08 WITA

Politik & Pemerintahan

Tak Tanggung-tanggung! DTPHP Kutai Timur Alokasikan 3 Miliar Bina Petani Lokal

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:29 WITA

PEMKAB KUTIM

Pemkab Kutim Siapkan 57 Titik Dapur untuk Program Makan Siang Gratis

Selasa, 11 Feb 2025 - 14:23 WITA