SANGATTAKU – Diskominfo Staper Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat perannya sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik di daerah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H Siburian, saat mendampingi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Agus Hari Kesuma (AHK) dalam sesi monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pemaparannya, Ronny Bonar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai inovasi untuk memastikan optimalisasi pelayanan publik dan transparansi informasi. “Kami telah menghadirkan website khusus untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat desa. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjadikan Kutai Timur sebagai kabupaten informatif,” jelas Ronny.
Ronny menambahkan, salah satu kekuatan Diskominfo Staper Kutim adalah keberhasilan membangun infrastruktur informasi yang merata di seluruh kecamatan. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik secara lebih mudah dan cepat. “Secara struktural dan infrastruktur, kami sudah sangat siap. Tinggal bagaimana memaksimalkan pengelolaan serta distribusi informasinya,” ujarnya.
Selain itu, Ronny juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. “Keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan data, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan,” katanya.
Salah satu langkah penting yang diambil Diskominfo Staper adalah menggandeng berbagai pihak, termasuk media lokal dan nasional, untuk menyebarluaskan informasi terkait program dan capaian pemerintah. Langkah ini, menurut Ronny, dapat membantu meningkatkan citra positif Kutai Timur hingga ke tingkat nasional dan internasional. “Kami ingin memastikan bahwa Kutai Timur dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Itu sebabnya, kolaborasi dengan media menjadi salah satu fokus utama kami,” tambahnya.
Dalam sesi tersebut, Ronny juga memaparkan target utama Diskominfo Staper pada tahun ini, yaitu meningkatkan skor penilaian PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Menurutnya, meskipun sudah ada banyak kemajuan, pihaknya masih terus berupaya memperbaiki beberapa kekurangan. “Kami menyadari ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Namun, dengan perbaikan yang sudah dilakukan, kami optimis Kutai Timur bisa mencapai predikat kabupaten informatif,” ujar Ronny.
Kepala Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse, yang turut hadir dalam sesi tersebut, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil Diskominfo Staper. Menurutnya, kehadiran website untuk setiap OPD dan desa merupakan inovasi yang patut dicontoh oleh daerah lain. “Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah dalam penilaian, tetapi juga menunjukkan keseriusan Kutai Timur dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi,” ungkap Imran.
Selain itu, Ronny juga menegaskan bahwa pelaksanaan Monev secara mandiri oleh Pemkab Kutim adalah bukti komitmen nyata terhadap transparansi. Hal ini, menurutnya, tidak hanya mempermudah penilaian, tetapi juga mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif dalam meningkatkan pelayanan publik. “Kita tidak ingin hanya mengikuti formalitas. Tujuan utama kami adalah menciptakan sistem informasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Diskominfo Staper, dan masyarakat, Ronny yakin Kutai Timur dapat menjadi pionir dalam pelayanan informasi publik di Kalimantan Timur. “Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
