SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut baik masukan konstruktif Fraksi Demokrat terkait upaya penggalian potensi daerah dan optimalisasi pembangunan dalam Rancangan APBD 2025. Pandangan ini terungkap dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kutai Timur, Senin (25/11/2024), yang membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap nota keuangan.
“Pemerintah sangat berterimakasih kepada Fraksi Demokrat atas pandangan yang konstruktif mengenai peningkatan PAD dengan mengupayakan penggalian potensi daerah, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” ungkap Asisten III Pemkab Kutai Timur, Sudirman Latief, yang mewakili Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dalam menyampaikan tanggapan.
Fraksi Demokrat dalam pandangannya menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Pemkab Kutai Timur mengakui urgensi inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebagai antisipasi terhadap fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat.
“Peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara yang inovatif bisa menjadi antisipasi terhadap efek fluktuasi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat,” jelas Sudirman. Ia menambahkan bahwa pemetaan potensi daerah sedang dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru.
Sejalan dengan pandangan Fraksi Demokrat, Pemkab berkomitmen memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor vital pembangunan. “Pemerintah Kutai Timur mengedepankan serta memberikan perhatian maksimal terhadap belanja-belanja pada fungsi pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur,” tegas Sudirman.
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Merespons hal tersebut, Pemkab menjamin bahwa perencanaan pembangunan telah mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan bagi seluruh wilayah Kutai Timur.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, didampingi Wakil Ketua I Sayid Anjas dan Wakil Ketua II Prayunita Utami, anggota dewan, unsur Forkopimda, dan perwakilan OPD menegaskan dan juga undangan lain. (AD01/ Diskominfo Kutim)
