Mahasiswa GMNI dan PMII Tolak Pemotongan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Kamis, 27 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Sebanyak 50 mahasiswa dari organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar audiensi di Ruang Panel Kantor setelah melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis, 27 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan . Mahasiswa meminta berkomitmen bersama mereka untuk menolak pemotongan anggaran di dua sektor vital tersebut.

Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu (*/MMP)

Ketua DPC GMNI Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi memperburuk kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

“Jadi, kami menuntut transparansi dalam pemotongan anggaran pendidikan, terutama yang berdampak pada fasilitas sekolah dan , Pak. Di pedalaman Kutai Timur saat ini, fasilitas sekolah belum memadai, begitu juga di perguruan tinggi. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam orasi, di Kampus Stiper dan Stais ada 10 WC, tapi semuanya tidak bisa digunakan,” ujar Deo Datus.

Selain itu, ia juga menolak pemangkasan anggaran kesehatan yang berdampak pada layanan dasar masyarakat, seperti Puskesmas, Kesehatan serta program vaksinasi. Mahasiswa menuntut alokasi anggaran yang lebih adil bagi dan di daerah terpencil.

Menurut Deo Datus, fasilitas kesehatan di sejumlah kecamatan, kecuali Utara, masih belum memadai. Warga dari daerah seperti Sangkulirang, dan Wahau kerap menghadapi kesulitan karena harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kondisi ini dinilai membebani masyarakat dan semakin memperburuk akses kesehatan bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Baca Juga  Musrenbang RKPD 2026 Kutai Timur Fokus Peningkatan SDM dan Infrastruktur Penunjang Investasi

“Kami meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan objek penghematan. Kita harus mendorong evaluasi ulang kebijakan efisiensi yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Mahasiswa juga menuntut evaluasi ulang terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mereka meminta DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk berkomitmen meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak merugikan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mereka mendesak adanya revisi atau pengecualian bagi program-program strategis di bidang pendidikan dan kesehatan dari kebijakan pemotongan anggaran tersebut.

“Poin terakhir, kami menolak program makan gizi gratis, Pak, ataupun MBG. Kami menuntut agar dana MBG ini dialokasikan pada sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkas Deo Datus. (*/MMP)

614Dibaca

Berita Terkait

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Di Balik Gelas Kopi Sore: Sengkarut SK Panja Lingkungan PT APE
Disperindag Perketat Distribusi LPG 3 Kg, Fokus Tepat Sasaran dan Penyesuaian Harga
Pemkab Kutim Pantau Harga Jelang Idul Adha, Daging Sapi Naik Rp10.000

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:18 WITA

DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA