SANGATTAKU – Persiapan Launching Nasional Program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang akan digelar di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, pada 27 Mei 2025, dilaporkan telah mencapai 95 persen. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur dalam sesi wawancara usai rapat finalisasi yang berlangsung di Ruang Rapat DPPKB, Minggu, 25 Mei 2025.
Capaian 95 persen tersebut mencakup kesiapan pemondokan hingga antisipasi jalur-jalur rawan banjir. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, BPBD telah menyiapkan perahu karet. Selain itu, empat toilet portabel juga telah disiagakan guna mengantisipasi keterbatasan fasilitas bagi ratusan undangan. Pihak perusahaan pun sudah menggrade semua jalan-jalan yang berhubungan menuju lokasi.
“Nah, yang lima persennya itu sisa bagaimana apakah kementeri ini datangnya lewat udara atau lewat jalur darat. Itu saja yang harus kita komunikasikan baik dengan Pemprov Kaltim maupun dengan pihak Kemendagri itu sendiri,” ujarnya.
Dari enam kementerian yang dijadwalkan hadir dalam agenda nasional tersebut, Junaidi menyampaikan dipastikan Kepala BKKBN akan hadir langsung di lokasi. Sementara itu, lima kementerian lainnya telah mengonfirmasi kehadiran melalui perwakilan, seperti wakil menteri, sekretaris menteri hingga deputi, sebagaimana tercantum dalam laporan resmi yang diterima panitia melalui Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga atau BKKBN.
“Namun, enam menteri itu nanti walaupun tidak hadir secara luring, akan tetap berpidato di layar taping. Itu ada sekitar statement 5 menit begitu dia akan menyampaikan nanti dukungannya tentang program Tamasa itu,” pungkas Junaidi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, turut menanggapi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ia menyebut pencapaian tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat pengelolaan aset dan keuangan di Kutai Timur selama ini sudah berjalan tertib dan transparan.
“Memang ada sedikit gejolak dari sisi pelaksanaan kegiatan, tapi semuanya sudah bersedia mengembalikan dananya,” jelas Mahyunadi.
Terkait rekomendasi BPK kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia menegaskan akan melakukan pembinaan langsung terhadap OPD yang mendapatkan catatan.
“Kalau saya sampaikan secara umum gini kan kurang bagus, nanti saya sendiri yang langsung membinanya,” tutupnya. (MMP)
