SANGATTAKU – Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan menjadi penopang utama pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Dari total proyeksi pendapatan sebesar Rp5,73 triliun, lebih dari Rp5,21 triliun diharapkan bersumber dari pendapatan transfer. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kutai Timur pada alokasi dana dari pusat.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan proyeksi ini dalam nota keuangan RAPBD 2026 yang diserahkan kepada DPRD. Meskipun didominasi transfer, Bupati menegaskan bahwa proyeksi pendapatan yang ambisius ini adalah langkah strategis dalam memenuhi amanah masyarakat melalui kebijakan fiskal yang telah direncanakan dengan terarah.
“Hal ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ardiansyah, menggarisbawahi fungsi utama anggaran sebagai instrumen pelayanan publik.
Di samping pendapatan transfer yang mencapai lebih dari 90 persen dari total pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur tahun depan ditargetkan sebesar sekitar Rp431,8 miliar. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah, menantang pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sektor-sektor non-migas dan non-tambang guna meningkatkan kemandirian fiskal di masa mendatang.
Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan menyumbang sekitar Rp91,9 miliar. Total pendapatan ini akan digunakan untuk mendanai belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp5,71 triliun. Defisit anggaran hampir nihil, menandakan proyeksi anggaran yang seimbang dan hati-hati.
Penggunaan dana transfer yang signifikan tersebut akan diarahkan untuk mendanai belanja operasi sebesar Rp3,37 triliun dan belanja modal sebesar Rp1,38 triliun. Belanja modal, yang merupakan investasi jangka panjang, sangat penting untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Ardiansyah menjelaskan bahwa struktur anggaran 2026 dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan, khususnya yang bertema peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak transformasi ekonomi. Prioritas ini mencakup peningkatan infrastruktur, konektivitas, penguatan ekonomi berkelanjutan melalui UMKM dan pariwisata, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Alokasi belanja juga termasuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25 miliar yang secara spesifik ditujukan untuk penyertaan modal pada BUMD. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong peran BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan struktur pendapatan yang sangat bergantung pada transfer, optimalisasi penggunaan dana menjadi krusial. Bupati Ardiansyah menutup penyampaiannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD, memastikan bahwa setiap program pembangunan yang didanai oleh pendapatan daerah, baik dari transfer maupun PAD, berjalan selaras dengan kebijakan daerah. (adv/Diskominfo Kutim)
