SANGATTAKU – Dewan Presidium Pengusaha Kutim Hebat menegaskan arah gerak organisasi dan sejumlah isu strategis terkait penguatan peran pengusaha lokal dalam konferensi pers di Sangatta, Kutai Timur. Hal ini disampaikan Ketua I Presidium, Angga Redi, pada kegiatan yang digelar di Hotel Kubis, Kamis (20/11/2025).
Angga menjelaskan bahwa presidium hadir sebagai wadah bagi pengusaha lokal untuk memperjuangkan ruang usaha yang adil, transparan dan berkelanjutan. Ia menilai pemerintah daerah, perusahaan swasta dan BUMD perlu memberi akses lebih luas kepada pelaku usaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan.
“Ke depan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD dan perusahaan swasta akan diperkuat untuk memastikan peluang usaha dibagikan secara profesional,” ujar Angga.
Angga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pembangunan terhadap pelaku usaha lokal. Presidium, akan mendorong pemerintah untuk memberikan porsi lebih besar kepada pengusaha daerah, termasuk memastikan proses penunjukan pekerjaan berlangsung secara transparan.
Presidium juga menyoroti urgensi penguatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui ekosistem usaha berbasis koperasi. Program pemberdayaan direncanakan difokuskan pada sektor perikanan, UMKM dan usaha produktif lainnya, termasuk perluasan akses pelatihan, permodalan dan pemasaran.
Untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, presidium menyiapkan sejumlah pelatihan, seperti manajemen usaha, legalitas, pemasaran digital, hingga pengelolaan keuangan. Ia juga berencana menggandeng lembaga pemerintah dan swasta untuk menyediakan sertifikasi kompetensi serta membentuk forum komunikasi lintas sektor.
Angga menegaskan komitmen presidium menjaga integritas organisasi dengan menjalankan setiap kebijakan secara transparan, akuntabel dan independen dari kepentingan politik praktis.
Soroti Ketimpangan Paket Pekerjaan dan Dominasi Subkontraktor Luar Daerah
Dalam sesi tanya jawab, presidium mengungkap temuan terkait ketimpangan distribusi paket pekerjaan di salah satu dinas yang mencapai sekitar 5.000 paket, sementara pelaku usaha lokal yang tercatat aktif hanya berjumlah ratusan.
“Masih ada ribuan paket yang tidak jelas arahnya. Ini memunculkan pertanyaan besar dan menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Angga juga menyoroti dominasi subkontraktor dari luar daerah dalam perusahaan tambang dan perkebunan besar di Kutai Timur. Ia meminta perusahaan membuka peluang lebih besar bagi pengusaha lokal.
Selain itu, presidium mendesak peningkatan kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan. Menurut Angga, realisasi CSR belum sebanding dengan peningkatan volume produksi sejumlah perusahaan besar di Kutai Timur.
“Kami ingin TJSL dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menutup konferensi pers, Angga mengajak pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat, pengusaha muda dan media untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi daerah yang inovatif dan berdaya saing.
“Melalui presidium ini, kami ingin menjadi mitra strategis yang menghadirkan solusi nyata, sejalan dengan visi Maju Bersama, Sejahtera Bersama,” pungkasnya. (MMP)
