SANGATTAKU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, mengkritik maraknya kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kutai Timur yang dilaksanakan di luar daerah, seperti di Samarinda, Balikpapan, bahkan di luar Kalimantan. Kegiatan tersebut termasuk Bimbingan Teknik (Bimtek), pelatihan, dan aktivitas lainnya.
Hepnie mengakui bahwa ada kalanya Bimtek dan pelatihan perlu dilakukan di luar daerah, terutama jika fasilitas di Kutim tidak memadai, seperti kapasitas hotel yang terbatas atau ketersediaan narasumber. Namun, dia menekankan perlunya upaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di Kutim sebisa mungkin.
“Kita ingin semua kegiatan dilakukan di Kutim, baik Bimtek maupun pelatihan. Tapi tidak semua provider tersedia di sini dan tempat atau venue yang memadai juga terbatas. Bayangkan jika 50 SKPD mengadakan kegiatan sekaligus, tentu tidak mungkin karena keterbatasan hotel. Di Samarinda memang memungkinkan, tapi itu berarti perjalanan dinas yang tentunya menambah biaya,” jelas Hepnie.
Lebih jauh, Hepnie menegaskan bahwa pembengkakan anggaran perjalanan dinas sulit dilakukan dengan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang mengatur semua dengan standar yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat yang signifikan.
Hepnie juga menyoroti perlunya pemilahan cermat mengenai perlunya mendatangkan narasumber dari luar daerah. Dia menyarankan agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti Bimtek dapat lebih baik dialihkan untuk belanja modal jika tidak ada manfaat yang jelas.
“Tugas Sekda untuk menyeleksi. Jika tidak ada manfaatnya, lebih baik anggarannya dialihkan untuk belanja modal daripada hanya menjadi alat penghasilan,” pungkasnya. (AD01/DPRD)
