SANGATTAKU – Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan, menyatakan kekhawatirannya mengenai keterlambatan dimulainya pekerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meskipun anggaran untuk proyek telah tersedia, hingga memasuki bulan Mei, belum ada indikasi bahwa pekerjaan fisik telah dimulai.
Arfan menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak PUPR untuk mengetahui penyebab keterlambatan ini. PUPR menjelaskan bahwa mereka masih menunggu sesuatu yang disebut “pergeseran,” namun Arfan mengungkapkan ketidakjelasan mengenai istilah tersebut.
“Saya sudah tanya PUPR, mengapa belum ada pekerjaan dimulai. Ternyata, ada judul, ‘menunggu pergeseran’. Pergeseran apa? Kami juga tidak tau,” ujar Arfan.
Walaupun usulan pokok pikiran (pokir) DPRD telah disampaikan dan anggaran dipastikan tidak ada yang dialihkan, Arfan menekankan perlunya pekerjaan fisik dimulai segera pada bulan Mei.
Ia berharap bahwa dengan dimulainya pekerjaan pada bulan Mei, progres pembangunan bisa tercapai tepat waktu, dengan target penyelesaian perubahan pada bulan September atau Oktober.
Keterlambatan dalam memulai pekerjaan fisik ini dapat berpotensi meningkatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu yang masih tinggi, mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Saya hanya berharap agar tahun ini tidak terjadi lagi proyek yang tahun jamak, tetapi kita fokus untuk melanjutkan pekerjaan yang telah direncanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.
Arfan juga menegaskan bahwa penundaan lebih lanjut dapat memperburuk situasi dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek. Dengan mengharapkan pekerjaan segera dimulai, Arfan berharap agar proyek-proyek pembangunan yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (AD01/DPRD)
