SANGATTAKU – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp15 miliar dari Kementerian Pertanian. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, S.E., M.Si., kepada enam brigade pertanian sebagai upaya mendukung produktivitas petani serta percepatan modernisasi pertanian di daerah. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor DTPHP pada Rabu siang, 7 Mei 2025.
Kepala DTPHP Kutai Timur, Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si., menjelaskan bahwa masing-masing brigade menerima bantuan senilai kurang lebih Rp2,5 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas berbagai jenis alsintan, seperti hand tractor sebanyak 24 unit, tractor crawler enam unit, tractor roda empat enam unit, rice transplanter 12 unit, 10 unit pompa air berkapasitas besar, serta drone pertanian.
“Drone pertanian itu gunanya adalah untuk penyemprotan, baik pemupukan maupun apabila terjadi serangan hama. Nah, 1 hektar kalau kita menggunakan drone pertanian itu bisa hanya dalam waktu 8 menit saja per hektar. Jadi kita bisa bayangkan betapa itu sangat bisa membantu petani. Kemudian selain itu juga ada kombain. Kombain itu alat untuk panen. Nah, itu juga masing-masing brigade mendapatkan enam unit,” jelas Dyah saat ditemui usai penyerahan bantuan.
Ia menjelaskan bahwa Kutai Timur awalnya tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan. Namun, pihaknya tetap menyiapkan data dan melakukan komunikasi intensif ke lapangan, sehingga ketika ada kabupaten/kota lain yang tidak memenuhi syarat, Kutai Timur dapat langsung masuk.
“Kenapa saya kemarin agak ngotot untuk bisa dapat ini? Karena teman-teman wartawan bisa lihat ya, alat-alat ini memang sangat-sangat diperlukan oleh petani di Kabupaten Kutai Timur. Tanpa modernisasi alat mesin pertanian, itu sulit mencapai program-program yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bantuan alsintan ini menjadi kunci penting dalam mendukung program perluasan areal tanam padi (oplah) seluas 1.200 hektare pada tahun 2025. Target tersebut dibagi kepada enam brigade pertanian, termasuk tiga brigade ketahanan pangan.
Ia menekankan bahwa peluang memperoleh bantuan dari APBN sangat terbuka, asalkan data dan kesiapan daerah telah lengkap. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya mencari dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat maupun alternatif lainnya.
“Sebenarnya rata-rata ini kan mereka seperti gini, ada beberapa kearifan wilayah yang kita nggak bisa mengikis itu. Contoh, teman-teman petani di Miau Baru. Petani di Miau Baru itu kan memang ada kearifan yang di mana mereka dalam satu musim tanam harus tanam padi ladang,” ungkap Dyah.
Untuk itu, DTPHP berupaya menggandeng KNPI sebagai mitra pengelolaan lahan pertanian, dimulai dari kerja sama awal seluas 100 hektare sebagai langkah awal keterlibatan pemuda di sektor pertanian.
“Jadi misalkan biasanya petani dua kali musim tanam, yang satu kali musim tanamnya biar KNPI yang bergerak. Jadi kita bisa tercapai yang tiga kali musim tanam. Itu rencana dan sudah saya bicarakan dengan Ketua KNPI. Nah, tinggal tindak lanjutnya aja kesiapan KNPI, kalau Dinas Pertanian udah siap. Alat sudah siap, bibit, pupuk, segalanya sudah kita siapkan, jadi tinggal tenaga kerja KNPI aja,” terangnya.
Dyah berharap bantuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi petani Kutai Timur untuk beradaptasi dengan pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan. (MMP)
