SANGATTAKU – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengapresiasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui aksi unjuk rasa yang belakangan berlangsung di Kutai Timur. Menurutnya, seluruh aksi berjalan kondusif tanpa menimbulkan kerugian maupun kericuhan, berbeda dengan situasi di sejumlah kota besar lain.
“Hingga saat ini tidak ada kerugian materiil dari aksi-aksi tersebut. Namun satu hal adalah kerugian batin kita karena ada yang gugur di daerah lain,” ujar Jimmi, Rabu (04/09/2025) saat dimintai tanggapan terkait demonstrasi yang terjadi beberapa waktu kemarin.
Jimmi menyebutkan, dalam aksi terbaru terdapat 17 tuntutan yang diajukan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. DPRD Kutai Timur akan menyalurkan aspirasi itu melalui jalur partai politik masing-masing anggota dewan.
“Jadi kami, melalui anggota DPR ini lewat partai politik masing-masing, sudah mulai menyampaikan aspirasi tersebut. Dengan begitu, pemerintah maupun partai politik bisa memberikan respon yang jelas,” imbuhnya.
Dari belasan tuntutan itu, salah satu poin yang paling menonjol adalah soal etika pejabat publik. Jimmi menilai, di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun, pejabat publik seharusnya menunjukkan rasa empati dan menjunjung tinggi moral.
“Etika sebagai seorang pejabat publik ini harus menampakkan rasa empati. Krisis ekonomi tidak boleh serta-merta dikontroversikan dengan krisis etika, krisis moral. Karena DPR sebagai lembaga pembuat peraturan tentu harus menjunjung tinggi etika. Kalau pejabat di tingkat tertinggi saja tidak menampakkan itu, kita khawatir produk yang lahir tidak mengandung nilai filosofis terkait etika,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada intinya aspirasi masyarakat yang disuarakan lewat aksi unjuk rasa adalah bentuk harapan agar pejabat publik lebih peduli pada rakyat kecil.
“Secara global bisa disimpulkan bahwa mereka berharap rasa kepedulian terhadap masyarakat bawah juga tumbuh dalam diri pejabat-pejabat di posisi tinggi,” pungkas Jimmi. (MMP)
