SANGATTAKU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur (Disdikbud Kutim) resmi menetapkan 35 sekolah sebagai Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) pada 2024. Program ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Google for Education di lingkungan sekolah.
Sekolah-sekolah kandidat tersebar di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Kaliorang, Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan, Kaubun, Muara Wahau dan Komben. Program difokuskan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi pendidikan.
Sekretaris Disdikbud Kutim, Irma Yudiwa, menyampaikan bahwa hingga tahap kedua, sebanyak 957 guru dan tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan serta bootcamp Sertifikasi Google Level Zero (L0).
“Dari peserta L0, minimal 30 persen harus lulus sertifikasi Level 1 sebagai syarat menuju sekolah rujukan,” jelasnya, Jumat (14/11/25).
Selain peningkatan SDM, sekolah juga diwajibkan memenuhi standar sarana dan prasarana pendukung transformasi digital, termasuk penyediaan 60 unit Chromebook untuk dua rombongan belajar percontohan.
Irma menyebut peningkatan literasi digital masih menjadi tantangan besar bagi sejumlah guru. Penguasaan teknologi seperti Google Form, Google Sheet, Google Drive, hingga Google Workspace for Education dinilai wajib untuk mendukung pembelajaran yang inovatif.
“Pemanfaatan teknologi sangat penting, selaras dengan konsep deep learning pada kurikulum terbaru,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kesiapan digital menjadi kebutuhan penting dalam menyongsong bonus demografi 2035. Dukungan infrastruktur internet juga menjadi faktor penentu keberhasilan KSRG.
Irma menjelaskan bahwa pemasangan jaringan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan Dinas Kominfo. Sepanjang 2024 hingga 2025, pemasangan jaringan serta pembayaran voucher Starlink masih menjadi tanggung jawab Kominfo, sementara pendataan kebutuhan disiapkan oleh Disdikbud.
“Kita memiliki sekitar 700 sekolah. Karena keterbatasan anggaran, harus ada skala prioritas, terutama bagi wilayah blank spot,” terangnya.
Hingga tahun ini, sekitar 400 sekolah telah teraliri internet melalui program tersebut.
Sementara itu, mekanisme pendanaan diperkirakan mengalami perubahan mulai 2026. Irma menjelaskan bahwa pembayaran voucher internet pada titik yang sudah terpasang berpotensi dikembalikan ke sekolah melalui kolaborasi antara Kominfo dan Disdikbud.
“Pemasangan baru tetap dilakukan Kominfo, tetapi skema pembiayaan voucher untuk titik yang aktif akan disesuaikan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Dengan penguatan SDM, penyediaan perangkat belajar, serta pemerataan akses internet, Disdikbud Kutim berharap implementasi transformasi digital berjalan lebih optimal dan merata di seluruh sekolah. (adv/Diskominfo Kutim)
