SANGATTAKU – Bupati Kutim dorong OPD maksimalkan belanja. Hal tersebut dikemukakan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat mengikuti Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran tahun 2021. Bupati menilai, serapan belanja APBD Kutai Timur tahun anggaran 2021 masih belum maksimal. Untuk itulah, Bupati Kutim dorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk maksimalkan belanja.
Rakor tersebut dilaksanakan di ruang Media Center, Kantor Dinas Kominfo Perstik Kutim, Senin (22/11/2021). Dalam Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran tahun 2021 itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman, turut didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Irawansyah, Kepala Itwil Kutim Hamdan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teddy Febrian, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suprihanto.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengatakan, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim tahun 2021 cukup bagus. Dijelaskannya, berdasarkan laporan dari Inspektorat Wilayah (Itwil), per 30 Oktober 2021, serapan APBD Kutim untuk pendapatan sebesar 93,5 persen.Namun, untuk serapan belanja hanya berkisar di angka 58 persen.
“Artinya kita masih moderat untuk belanja daerah. Untuk pendapatan kita cukup tinggi. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir tahun ini, serapan belanja kita semakin meningkat,” kata Ardiansyah usai mengikuti jalannya Rakor.
Untuk diketahui, Rakor Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah tahun 2021 diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia melalui video conference (Vidcon). Adapaun yang memimpin jalannya Rakor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawat.
Lebih jauh Ardiansyah mengaku, transfer pemerintah pusat ke daerah (Pemkab Kutim, red) cukup lancar dan tidak terdapat hambatan. Hal tersebut juga dikarenakan, pelaporan dan pengelolaan keuangan Pemkab Kutim ke Pemerintah Pusat, rutin dilaporkan setiap bulannya.
“Sehingga, pusat mentransfer ke daerah juga cukup bagus. Dari gambaran yang disampaikan oleh Mendagri dan Menteri Keuangan tadi, posisi kita (Pemkab Kutim, red) berada di tengah,” ungkap orang nomor satu di Kutim tersebut.
Politisi yang mengawali karirnya sebagai seorang guru tersebut optimis, disisa waktu ini, belanja Pemkab Kutim akan meningkat serapannya. Sebab, dari laporan yang telah disampaikan itu, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyampaikan laporan.
“Tapi ada juga yang belum terlaporkan, seperti Dinas Kesehatan, anggaran untuk Perlinsos (Perlindungan Sosial) belum terlaporkan,” jelasnya.
“Untuk itu, saya meminta kepada BPKAD dan Bappeda untuk memaksimalkan pembelanjaan atas perintah Mendagri tadi, untuk melakukan Rakor dengan OPD-OPD terkait realisasi pendapatan dan belanjanya,” pungkasnya.(/adv/bl)
