Terkait Adanya Silpa, OPD Harus Mampu Jelaskan Penyebabnya

Senin, 21 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangattaku.com – Terkait adanya silpa, OPD harus mampu jelaskan penyebabnya. Hampir bisa dipastikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) di tahun 2022 ini akan mendapati Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.

Selain besarnya anggaran yang dimiliki Pemkab Kutim di akhir tahun ini, yang memang melebihi target pendapatan daerah, tidak dapat dilaksanakannya sistem kerja tahun jamak (multiyears) pada anggaran perubahan, disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono mengatakan, jika terjadi silpa di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Dinas OPD terkait harus bisa menjelaskan kepada pemerintah, apa yang menjadi penyebab adanya silpa.

Terkait Adanya Silpa, OPD Harus Jelaskan Penyebabnya
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono.(foto:/istimewa)

Poniso menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan adanya selisih lebih perhitungan anggaran, yakni, masalah teknis, dan masalah sumber daya manusianya (SDM).

“Kalau tekniskan masalah aturan. Tapi kalau aturannya bisa dilaksanakan dan ternyata gagal berarti itu karena faktor SDM-nya,” paparnya kepada awak media.

Namun, Poniso melanjutkan, jika silpa tersebut disebabkan faktor SDM-nya, tentunya akan ada langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan aturan. Dikatakannya, bisa saja salah satunya, akan ada pengurangan anggaran jika memang tebukti karena permasalah SMD-nya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh OPD yang meiliki dana silpa, untuk bisa menjelaskan faktor-faktor penyebabnya. Dirinya menyatakan, saat ini pihaknya belum bisa menentukan terkait langkah apa yang akan diberlakukan ke OPD yang memiliki silpa, hingga ada penjelasan dari OPD terkait nantinya.

“Makanya saya minta buat kronologinya untuk itu, dalam rangka untuk itu evaluasinya,” ujar Poniso.

“Jadi kita juga tidak asal memberikan atau men-justice kesalahan, tetapi memang ada faktor yang menyebabkan. Alasan apapun nantinya realita yang akan menjelaskan apa, bagimana, turunan prosesnya bagimana dan seterusnya,” pungkasnya.(*/bl)

Berita Terkait

Instruksi Bupati Ardiansyah: Data BMKG Wajib Tampil di Seluruh Videotron Hingga Januari 2026
Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD
Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Kontrol Ekonomi
Meski APBD Turun, Bupati Kutim Jamin Program Jaminan Sosial Pekerja Informal Tetap Berjalan
Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Jadi Kebanggaan Daerah, Ardiansyah Sulaiman Apresiasi Kepala DPPKB
Dukung Penurunan Stunting, Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Asal Kutim Diharapkan Jadi Pilot Project Nasional
Transparansi Dana RT Dijamin Perbub, Pengawasan Dilakukan Berjenjang
Anggaran BKKD Kutim Naik Signifikan Jadi Rp250 Juta, Bupati Ardiansyah Bantah Tudingan Hambat Pembangunan

Berita Terkait

Selasa, 2 Desember 2025 - 10:04 WITA

Instruksi Bupati Ardiansyah: Data BMKG Wajib Tampil di Seluruh Videotron Hingga Januari 2026

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:26 WITA

Jadi Ujung Tombak Peningkatan Layanan di Akar Rumput, Ardiansyah Sulaiman Jamin Motor Operasional Ketua RT Kutim Aman dari Efisiensi APBD

Selasa, 2 Desember 2025 - 09:17 WITA

Antisipasi Lonjakan Permintaan Akhir Tahun, Pemkab Kutim Siapkan Langkah Kontrol Ekonomi

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:44 WITA

Meski APBD Turun, Bupati Kutim Jamin Program Jaminan Sosial Pekerja Informal Tetap Berjalan

Senin, 1 Desember 2025 - 19:59 WITA

Inovasi ‘Cap Jempol Stop Stunting’ Jadi Kebanggaan Daerah, Ardiansyah Sulaiman Apresiasi Kepala DPPKB

Berita Terbaru