SANGATTAKU – Pendidikan merupakan salah satu pilar pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa menjadi unggul dan mampu bersaing di era mendatang. Kutai Timur, dalam menyongsong mejadi daerah penyangga Ibu Kota Negara, tentu harus berbenah diri mulai dari berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan, guna terciptanya SDM unggul di masa mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono mengatakan, saat assessment beberapa waktu lalu, dirinya berjanji dalam waktu segera akan melakukan konsolidasi, pembenahan internal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal dan juga inovasi di bidang pendidikan, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
Salah satu inovasi yang dimaksudkan adalah, yakni dengan melakukan program pemutakhiran data pendidikan se-Kabupaten Kutai Timur meliputi semua jenjang, dari PAUD, TK, SD, SLTP hingga tingkat SLTA dan sederajat, baik sekolah negeri, maupun swasta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mulai sejak 4 hingga 22 Maret lalu, kegiatan tersebut juga menyasar di Satuan Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM),” paparnya.
Untuk diketahui, Pria yang pernah menjabat sebagai Camat Rantau Pulung ini, baru saja dilantik oleh Bupati Kutai Timur sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Januari 2023 lalu. Namun, keseriusaannya dalam membenahi dunia pendidikan di Kutai Timur layak diacungi jempol.
Mulyono mengaku, saat ini dirinya telah mengagendakan berbagai program kerja, guna mengatasi segala problematika yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten yang terdiri dari 18 Kecamatan ini. Di antara program-program yang telah diagendakan, ada tiga program yang menjadi skala prioritas utama, salah satunya sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Lebih jauh Mulyono menjelaskan, pihaknya sengaja mengerahkan seluruh jajarannya untuk mendatangi masing-masing satuan pendidikan yang ada di 18 Kecamatan, guna mengetahui secara langsung kondisi maupun permasalahan yang di hadapi, baik dari segi sarana prasana (sapras) ataupun yang lainnya.
“Kami tidak hanya mendata dan mencatat saja, namun juga mendokumentasikan seluruh permasalahan yang ada di sekolah tersebut, agar apa yang kita berikan, sesuai dengan menjadi kebutuhan mereka,” pungkasnya. (ADV01/DISKOMINFO STAPER)
