SANGATTAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni, mengakui bahwa serapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni masih sangat rendah saat disahkan bulan lalu. Ia saat ini menunggu laporan perkembangan realisasi APBD Murni dan berharap bahwa serapan anggaran akan meningkat secara signifikan pada bulan November.
“Saat pengesahan APBD perubahan, serapan anggaran APBD Murni masih rendah. Kami berharap pada bulan November ini, serapan anggaran akan meningkat dan mencapai tingkat maksimal,” ungkap Joni.
Sementara itu, proses perubahan APBD masih dalam tahap pendataan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Program APBD perubahan masih dalam proses. SKPD sedang melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan lokasi program, khususnya program fisik. Kami berharap realisasi program ini akan mencapai tingkat maksimal,” tambahnya.
Meskipun diharapkan serapan anggaran maksimal, Joni mengakui bahwa kemungkinan akan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), terutama dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ini disebabkan oleh 30 persen dari program fisik (PL) yang akan dikonsolidasikan untuk dilelang. Namun, Joni mencatat bahwa pola ini dapat berubah, dan saat ini situasinya masih belum jelas.
Sebelum pembahasan APBD perubahan, DPRD Kutim telah mengkritik rendahnya realisasi belanja APBD Murni. Beberapa anggota DPRD bahkan mempertanyakan relevansi pembahasan APBD perubahan jika realisasi APBD Murni masih sangat rendah.
Penting untuk mencatat bahwa serapan anggaran yang tinggi dalam APBD sangat penting untuk memastikan dana tersedia dan digunakan dengan efisien dalam berbagai proyek dan program untuk masyarakat. (AD01/Sek-DPRD)
