SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti kondisi beberapa kawasan pedesaan yang masih minim pembangunan fisik, terutama dalam hal infrastruktur jalan. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yuli Sa’pang, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat pedesaan.
Yuli Sa’pang sering menerima usulan dari masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Ia menegaskan pentingnya Pemkab Kutim merespons dan mengakomodir usulan tersebut sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
“Infrastruktur di desa-desa itu masih kurang. Kami sering menerima usulan dari masyarakat soal itu. Saya harap Pemkab mengakomodir apa yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Salah satu tuntutan mendesak dari masyarakat pedesaan adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa. Pada tahun anggaran 2023, beberapa proyek pembangunan jembatan telah dimulai, seperti jembatan Sei Nibung yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya dan Desa Pelawan. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperpendek jarak antar desa, memudahkan mobilitas warga, dan mendorong perkembangan ekonomi lokal.
“Usulan yang paling sering disampaikan masyarakat kepada kami itu pembangunan jembatan. Alhamdulillah, tahun ini Pemkab sudah mulai melakukan pembangunan jembatan di sejumlah titik,” ungkap Yuli Sa’pang.
Dewan berkomitmen untuk terus mendorong Pemkab Kutim agar memprioritaskan pembangunan fisik di wilayah desa atau pelosok. Pengembangan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat memberikan dampak positif secara menyeluruh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah.
“Kami akan terus mendorong Pemkab untuk memprioritaskan pembangunan fisik di wilayah desa atau pelosok. Infrastruktur yang berkembang di pedesaan akan menciptakan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat lokal,” tutupnya. (AD01/Sek-DPRD)
