SANGATTAKU – Kondisi infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menarik perhatian banyak pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Kutim seharusnya dapat berkolaborasi dalam membangun dan memelihara infrastruktur jalan, terutama jalan yang sering dilalui oleh kendaraan berat.
“Menjaga kondisi jalan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun perusahaan yang menggunakannya,” ujar Jimmi baru-baru ini.
Jimmi menjelaskan bahwa perusahaan dapat berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun dan merawat infrastruktur jalan. Namun, ia mencatat bahwa tanggung jawab sering kali dilemparkan kepada pihak lain, terutama terkait dengan kendaraan pengangkut sawit atau muatan berat lainnya yang kerap mengalami overloading.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kepemilikan kendaraan yang lebih sering berada di tangan koperasi daripada perusahaan sawit secara langsung.
“Ini yang membuat kontrolnya menjadi rumit,” terangnya.
Sebagai solusi, Jimmi mengusulkan penerapan jembatan timbang untuk mengatur muatan berat yang diangkut. Ia menilai langkah ini penting untuk mempertahankan keberlangsungan infrastruktur jalan. Meskipun beberapa tindakan pencegahan telah dilakukan, Jimmi menekankan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk mendorong implementasi jembatan timbang yang efektif.
Jimmi juga menolak anggapan bahwa kerusakan infrastruktur jalan sepenuhnya disebabkan oleh perusahaan. Menurutnya, belum ada kajian menyeluruh yang menunjukkan bahwa perusahaan adalah penyebab utama kerusakan jalan tersebut.
“Kita tidak boleh secara langsung menuduh mereka. Karena otomatis mereka merekrut melalui koperasi. Inipun tidak pernah tertulis, angkutan yang mana, mereka tahunya menimbang. Jadi murni milik masyarakat sebenarnya ini,” bebernya.
Jimmi mengaku, pihaknya kini sedang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim untuk mencari solusi atas masalah ini. Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam mengambil langkah-langkah untuk mengontrol muatan yang diangkut oleh kendaraan-kendaraan tersebut.
“Penerapan jembatan timbang adalah langkah penting yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya. (AD01/DPRD)
