DPRD Kutim Akan Bentuk Pansus terkait Rekomendasi BPK

Kamis, 16 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah Banner-DPRD.jpg

SANGATTAKU – Kabupaten Timur () baru saja memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (). Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Ketua () Kutim, Joni, sebagai bukti komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Meskipun meraih Opini WTP, Joni menegaskan bahwa ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Khusus () yang akan dibentuk oleh DPRD Kutim.

“Kemarin kita hadiri itu. Alhamdulillah 10 daerah raih WTP semua. Cuma berbagai rekomendasi di tiap daerah berbeda-beda dan harus ditindaklanjuti. Saran BPK agar DPRD mengawasi pemerintah apa yang direkomendasikan BPK agar direalisasikan. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kami mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” ujarnya.

Joni menyampaikan, rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK akan dipantau dan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.

Joni menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan memantau dan membahas rekomendasi BPK dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD setelah Pansus dibentuk.

“Apa yang direkomendasikan dari pemerintah, kita dari DPRD ini selalu memantau itu, sejauh mana tindak lanjutnya. Ini kan belum, kita baru mau bentuk Pansus. Kita akan libatkan seluruh fraksi. Isinya tebal sekali. Mau pelajari dulu. Kita belum sempat ulik semua,” ungkapnya.

Joni menambahkan bahwa Opini WTP menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di daerah telah dilakukan dengan baik. Meskipun ada kemungkinan kesalahan administrasi kecil, hal ini tidak mengganggu kewajaran informasi laporan keuangan.

“Kalau sudah WTP rekomendasinya datar aja, nggak ada kesalahan, (jika pun ada) pasti masih bisa diperbaiki. Yang jelas biasanya ada kesalahan administrasi. Misalnya ada lebih bayar, ada kurang bayar,” terangnya.

Baca Juga  Pengawas Absen, DPRD Ragukan Kualitas Proyek Drainase Kenyamukan

Menurut Joni, hasil Opini WTP ini mencerminkan kinerja pemerintah yang baik, dengan indikator seperti penurunan kemiskinan dan angka . Ia mengapresiasi upaya Kutim, , dan jajarannya dalam berbagai sektor pembangunan.

“Alhamdulillah Kutim ini dari banyak sektor terlihat kinerja pemerintah. Kemiskinan berkurang. Dari angka stunting misalnya, turun drastis. Nah itu semua kan salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (AD01/DPRD)

486Dibaca

Berita Terkait

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024
Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD
DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses
DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran
Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya
Wakil Ketua DPRD Soroti Kesenjangan Pembangunan di Kutim
DPRD Kutai Timur Soroti Kurangnya Ruang Kelas untuk Pendidikan Menengah
DPRD Kutim Evaluasi Efektivitas Bimtek UMKM, Harus Terukur dan Terarah

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 22:36 WITA

DPRD Kutim Tetapkan ARMY Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2024

Rabu, 15 Januari 2025 - 23:23 WITA

Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:51 WITA

DPRD Kutim Gelar Rapurna Bahas Laporan Hasil Reses

Selasa, 10 Desember 2024 - 10:04 WITA

DPRD Kutim Soroti Kurangnya Tenaga Medis di Pusban Kecamatan Sandaran

Jumat, 6 Desember 2024 - 11:28 WITA

Akhmad Sulaeman Komitmen Dorong Percepatan Pembangunan Lima Kecamatan di Dapilnya

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA