DPRD Kutim Akan Bentuk Pansus terkait Rekomendasi BPK

Kamis, 16 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah Banner-DPRD.jpg

SANGATTAKU – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) baru saja memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, sebagai bukti komitmen Pemkab dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Meskipun meraih Opini WTP, Joni menegaskan bahwa ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk oleh DPRD Kutim.

“Kemarin kita hadiri itu. Alhamdulillah 10 daerah raih WTP semua. Cuma berbagai rekomendasi di tiap daerah berbeda-beda dan harus ditindaklanjuti. Saran BPK agar DPRD mengawasi pemerintah apa yang direkomendasikan BPK agar direalisasikan. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kami mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” ujarnya.

Joni menyampaikan, rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK akan dipantau dan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.

Joni menjelaskan bahwa DPRD Kutim akan memantau dan membahas rekomendasi BPK dalam pertemuan tujuh fraksi DPRD setelah Pansus dibentuk.

“Apa yang direkomendasikan dari pemerintah, kita dari DPRD ini selalu memantau itu, sejauh mana tindak lanjutnya. Ini kan belum, kita baru mau bentuk Pansus. Kita akan libatkan seluruh fraksi. Isinya tebal sekali. Mau pelajari dulu. Kita belum sempat ulik semua,” ungkapnya.

Joni menambahkan bahwa Opini WTP menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di daerah telah dilakukan dengan baik. Meskipun ada kemungkinan kesalahan administrasi kecil, hal ini tidak mengganggu kewajaran informasi laporan keuangan.

“Kalau sudah WTP rekomendasinya datar aja, nggak ada kesalahan, (jika pun ada) pasti masih bisa diperbaiki. Yang jelas biasanya ada kesalahan administrasi. Misalnya ada lebih bayar, ada kurang bayar,” terangnya.

Baca Juga  Kukuhkan 36 Paskibraka Kutai Timur, Ini Pesan Ardiansyah Sulaiman

Menurut Joni, hasil Opini WTP ini mencerminkan kinerja pemerintah yang baik, dengan indikator seperti penurunan kemiskinan dan angka stunting. Ia mengapresiasi upaya Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dan jajarannya dalam berbagai sektor pembangunan.

“Alhamdulillah Kutim ini dari banyak sektor terlihat kinerja pemerintah. Kemiskinan berkurang. Dari angka stunting misalnya, turun drastis. Nah itu semua kan salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” pungkasnya. (AD01/DPRD)

562Dibaca

Berita Terkait

Sayid Anjas Siap Maju Calon Ketua Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan
Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan
Ketua DPRD Kutai Timur Apresiasi Aksi Demo Kondusif, Tekankan Etika Pejabat Publik
DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal
Ketua PPM Kutim Soroti Kerusakan Jalan Akibat ODOL, Desak Penegakan Hukum Tegas
Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Warga Bukit Kayangan Keluhkan Dampak Aktivitas KPC, DPRD Kutim Dorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pelapak Taman Bersemi Minta Toleransi, DPRD Kutim Dorong Pendataan yang Adil

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 01:12 WITA

Sayid Anjas Siap Maju Calon Ketua Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan

Jumat, 5 September 2025 - 07:13 WITA

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Kamis, 4 September 2025 - 21:05 WITA

Ketua DPRD Kutai Timur Apresiasi Aksi Demo Kondusif, Tekankan Etika Pejabat Publik

Kamis, 4 September 2025 - 19:58 WITA

DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:55 WITA

Ketua PPM Kutim Soroti Kerusakan Jalan Akibat ODOL, Desak Penegakan Hukum Tegas

Berita Terbaru

Ekonomi & Kesehatan

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Jumat, 5 Sep 2025 - 07:13 WITA