SANGATTAKU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar Bulang, menyoroti rendahnya upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kutim. Hal ini menyusul program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan penurunan angka stunting hingga 14% di seluruh Indonesia.
Dengan waktu yang semakin mendekati akhir dari periode RPJMN, Asti menegaskan bahwa penanganan stunting harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa Kutim masih menghadapi angka prevalensi stunting yang tinggi dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kalau saya ditanya, tentu saya optimis. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan,” ujar Asti.
Asti juga menyoroti besarnya anggaran yang dimiliki Kutim, yang mencapai Rp9,1 triliun, sebagai modal penting dalam mengatasi masalah stunting. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengalokasikan dana lebih besar kepada instansi terkait agar bisa lebih intensif dalam melaksanakan program-program penanggulangan stunting.
“Kabupaten Kutai Timur saat ini memiliki anggaran yang besar, jadi ini hanya masalah niat dan komitmen saja,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan dari DPRD, Asti memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menurunkan angka stunting. Ia berharap, dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan instansi terkait, target RPJMN 2020-2024 bisa tercapai, bahkan berharap angka stunting bisa ditekan hingga nol.
“Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk gencar melaksanakan kebijakan yang dapat menurunkan angka stunting, dan jika memungkinkan, menurunkan hingga nol,” tegas Asti.
Ia juga berharap alokasi anggaran besar tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Dengan dukungan anggaran sebesar ini, pemerintah bersama pihak terkait harus bisa berkoordinasi dengan baik. Saya yakin, selagi ada niat, pasti bisa tercapai,” pungkasnya.
Untuk diketahui, prevalensi stunting mengacu pada persentase keseluruhan anak balita yang mengalami stunting di suatu daerah pada waktu tertentu. (AD01/ DPRD)
