DPRD Kutim Soroti Lambatnya Pengerjaan Proyek Multi Years Contract, Joni: Kontraktor Perlu Ditekan untuk Segera Menyelesaikan

Kamis, 6 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai belum optimal dalam menyerap anggaran untuk proyek pembangunan yang masuk dalam skema Multiyears Contract (MYC). Hal ini berdampak pada tertundanya pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hingga Juni 2024, dari 24 proyek MYC yang direncanakan, tidak ada satupun yang selesai dikerjakan. Dua di antaranya, yakni proyek Masjid Attaubah dan Pasar Modern Sangatta Selatan, bahkan batal dilaksanakan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk 24 proyek MYC ini mencapai Rp4,483 triliun, dengan pengerjaan yang seharusnya dimulai sejak 2023. Namun, banyak proyek yang progresnya belum mencapai 50%. Faktor-faktor seperti kurangnya kesiapan kontraktor dalam hal pengadaan batching plant, mobilisasi alat berat, serta ketersediaan material konstruksi menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, dalam wawancara dengan awak media pada Kamis (06/6/2024). Ia menyebutkan bahwa banyak kontraktor telah menerima dana untuk proyek, tetapi progres di lapangan masih minim.

“Kenapa saya katakan kontraktor ini berhutang ke pemerintah? Karena mereka sudah mengambil uang untuk pekerjaan, tetapi progresnya sangat lambat,” ujar Joni.

DPRD Kutim berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi proyek MYC guna melihat langsung progres dan situasi di lapangan. Selain itu, Joni menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil dinas terkait untuk membahas keterlambatan ini.

Jelang pembahasan APBD Perubahan tahun 2024, DPRD Kutim ingin memastikan bahwa perencanaan anggaran didasarkan pada kondisi nyata dari proyek-proyek tersebut. Menurut Joni, DPRD akan menyiapkan perjanjian khusus jika pemerintah Kutim tetap mengajukan anggaran tambahan.

“Kalau mereka (Pemkab Kutim) masih meminta anggaran, kita akan buatkan perjanjian. Jika masalah ini tidak diselesaikan, pihak yang paling dirugikan adalah pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat,” pungkas Joni. (AD01/ DPRD)

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP
264 Koperasi Sawit di Kutai Timur Berpotensi Ambil Peran dalam Hilirisasi
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WITA

Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA