SANGATTAKU, – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kutim, Muhammad Muhir, dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Hearing Sekretariat DPRD Kutim, Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Senin (01/7/2024).
“Setelah sekian lama, akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Pak Muhir. Saya sangat senang beliau bisa hadir di Rapat Pansus LKPJ Bupati 2023 dan dapat menyampaikan informasi langsung terkait beberapa kegiatan Dinas PUPR,” ungkap Hepnie usai mengikuti rapat.
Hepnie menjelaskan bahwa pihak DPRD Kutim telah beberapa kali mengundang Kadis PUPR untuk hadir dalam rapat sebelumnya, namun yang hadir hanyalah Kepala Bidang (Kabid). Padahal, kehadiran Kadis PUPR dinilai penting untuk memberikan klarifikasi langsung terkait isu-isu strategis yang sedang dibahas.
“Kami sudah dua kali mengundang beliau, dan baru kali ini beliau hadir,” tambahnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyebutkan bahwa selain dari pihak Komisi B, pimpinan DPRD Kutim sendiri telah memanggil Kadis PUPR sebanyak dua kali sebelumnya. Namun, undangan tersebut hanya diwakili oleh Kabidnya.
“Jadi, totalnya sudah empat kali DPRD mengundang Kadis PUPR, tapi baru kali ini beliau hadir,” kata Hepnie.
Dengan hadirnya Kadis PUPR dalam rapat kali ini, Hepnie berharap agar permasalahan di lingkungan Dinas PUPR, khususnya terkait proyek-proyek Multiyears Contract (MYC), dapat dibahas dan dicarikan solusinya secara menyeluruh.
“Kehadiran Kadis PUPR sangatlah penting, mengingat beliau yang paling mengetahui seluk-beluk persoalan proyek MYC ini,” pungkasnya. (AD01/ DPRD)
