SANGATTAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, menanggapi wacana pemerintah daerah untuk menaikkan gaji perangkat desa. Novel menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima selama tidak melanggar regulasi dan anggaran yang ada mencukupi. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh perangkat desa.
“Keberlangsungan pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, itu sangat dipengaruhi perangkat pemerintah. Itu tentu kita dasari dengan beban kerja mereka. Kalau memang dihitung berdasarkan regulasi dan aturan-aturan bahwa itu memang memenuhi, sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan beban kerja kita setuju saja,” ujar Novel.
Novel mengingatkan bahwa perangkat desa harus memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik. Ia mencatat adanya laporan tentang kepala desa yang sering tidak berada di tempat tugasnya, yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, situasi tersebut merugikan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak atas pelayanan.
“Terpenting mereka tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Saya pernah mendengar ada kepala desa, di satu desa lebih banyak di Sangatta. Jadi ketika masyarakat butuh pelayanan, seperti tandatangan dia tidak ada,” katanya.
Meski wacana kenaikan gaji ini muncul menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Novel mengungkapkan sikap positifnya terhadap kebijakan tersebut. Ia berharap niat pemerintah untuk menaikkan gaji perangkat desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau ditanya mengapa naiknya menjelang Pilkada, silahkan terjemahkan masing-masing. Kalau memang Pemerintah menaikkan itu dengan niat yang benar, lurus, bahwa ini memang keperluan perangkat desa saya senang. Tapi biarlah Tuhan saja yang tahu niat Pemerintah yang sebenarnya,” pungkasnya.(AD01/DPRD)
