Prosedur Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD

Rabu, 15 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-XXIV Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2024-2025, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Sayid Anjas, pada Rabu, 15 Januari 2025. Rapat tersebut membahas pengumuman usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Juliansyah (*/MK)

Rapat dimulai pukul 14.00 WITA di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur dan dihadiri oleh 25 anggota DPRD, OPD, serta jajaran Forkopimda. Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Prayunita Utami, Bupati Kutai Timur dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, membuka rapat dengan menekankan pentingnya prosedur pemberhentian kepala daerah yang harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Sekretaris DPRD, Juliansyah, membacakan bahwa DPRD Kutai Timur mengusulkan pemberhentian terhadap dua pejabat kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020, yaitu:

Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si, selaku Bupati Kutai Timur
Dr. H. Kasmidi Bulang, ST., MM, sebagai Wakil Bupati Kutai Timur

Pengumuman ini disampaikan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh penetapan pemberhentian. (*/MK)

1.2kDibaca

Berita Terkait

Cegah Risiko Akses Darurat, Perkim Kutai Timur Minta Jalan Perumahan Subsidi Lebih dari 3 Meter
Lindungi Hak Warga, Perkim Kutai Timur Pastikan Perumahan Subsidi Wajib Sediakan 35 Persen Lahan PSU
Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai
Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah
34 Perumahan Terdaftar di Kutai Timur, 11 Telah Jalani Serah Terima Pertama PSU
Dishub Kutai Timur Mulai Matangkan Operasional Pelabuhan Kenyamukan
Dishub Kutai Timur Petakan Potensi Parkir, Penetapan Lokasi Resmi Disiapkan
BPJS Kesehatan Keluarkan Lebih dari Rp100 Triliun untuk Biaya Penyakit Jantung

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:06 WITA

Cegah Risiko Akses Darurat, Perkim Kutai Timur Minta Jalan Perumahan Subsidi Lebih dari 3 Meter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:18 WITA

Lindungi Hak Warga, Perkim Kutai Timur Pastikan Perumahan Subsidi Wajib Sediakan 35 Persen Lahan PSU

Minggu, 4 Oktober 2026 - 09:14 WITA

Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 10:14 WITA

Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah

Kamis, 1 Oktober 2026 - 09:42 WITA

Dishub Kutai Timur Mulai Matangkan Operasional Pelabuhan Kenyamukan

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Perketat Pengawasan, Pemkab Kutai Timur Susun Perbup Sanksi Pengembang Perumahan

Senin, 5 Okt 2026 - 08:26 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Solusi Konkret, Pemkab Kutai Timur Sasar Penanganan PSU Perumahan Terbengkalai

Minggu, 4 Okt 2026 - 09:14 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Cegah Masalah di Kemudian Hari, Perkim Kutai Timur Minta Warga Selektif Beli Rumah

Sabtu, 3 Okt 2026 - 10:14 WITA