SANGATTAKU – Masyarakat Kecamatan Kaliorang mengeluhkan kemacetan yang disebabkan oleh bus perusahaan yang menurunkan karyawan di jalan umum. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di sekitar KM 14. Keluhan ini disampaikan oleh Ketua RT setempat dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar oleh Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Senin, 24 Februari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur, Ardiansyah, mengusulkan pembangunan halte khusus bagi karyawan perusahaan. Ia berharap keberadaan halte ini dapat mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Masyarakat mengeluhkan banyaknya bus perusahaan yang berhenti di pinggir jalan, terutama pada jam sibuk. Kondisi ini sangat mengganggu lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujar Ardiansyah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari dua perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu PT Indexim Coalindo dan PT Kaltim Prima Persada (KPP). PT KPP diketahui memiliki jumlah karyawan lebih banyak karena bertindak sebagai pengelola tambang, sementara PT Indexim Coalindo berperan sebagai kontraktor pendukung.
Untuk mencari solusi, Komisi C DPRD bersama Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan tinjauan lapangan pada Rabu mendatang guna menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan halte.
“Agar karyawan tidak lagi berseliweran di jalan poros, kita harus mengantisipasi sebelum kondisi di sini menjadi seperti di Sangatta, yang setiap pagi dan sore mengalami kepadatan lalu lintas,” jelas Ardiansyah.
Selain permasalahan kendaraan karyawan, Ardiansyah juga menyoroti keberadaan warung-warung yang terlalu dekat dengan jalan raya.
“Bukan hanya dari pihak perusahaan, warga juga sering membangun warung di pinggir jalan, yang akhirnya mengganggu lalu lintas,” imbuhnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menertibkan warung-warung yang berdiri terlalu dekat dengan jalan guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut. (*/MMP)
