Pemkab Kutim Inspeksi Harga Bahan Pokok Pasca Kenaikan Jelang Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah () melakukan inspeksi ke pada Rabu pagi, 26 Februari 2025, untuk memantau harga bahan pokok menjelang bulan . Dalam inspeksi tersebut, ditemukan kenaikan harga pada beberapa komoditas, terutama dan cabai. Selain itu, beberapa bahan pangan lain seperti bawang merah, beras, daging, dan ikan juga mengalami kenaikan, meski tidak terlalu signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Timur, Rizali Hadi (*/MMP)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan langkah-langkah intervensi guna mengendalikan harga. Salah satu upaya yang tengah dipertimbangkan adalah operasi pasar atau memberikan peluang kepada pengecer untuk menjual daging beku sebagai alternatif bagi masyarakat.

“Setelah ini, Tim Pengendalian Daerah () akan melakukan rapat untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan petani agar produksi cabai dapat ditingkatkan menjelang bulan puasa dan Lebaran,” ujar Rizali Hadi.

Selain persoalan harga bahan pokok, Rizali Hadi juga menyoroti banyaknya kios kosong di Pasar Induk Sangatta. Dari laporan yang diterima, banyak lapak tidak ditempati karena pedagang lebih memilih berjualan di luar pasar secara mandiri dengan harga lebih murah dibandingkan di dalam pasar, yang dikenakan retribusi. Akibatnya, retribusi pasar tidak masuk ke pemerintah daerah.

Menyikapi hal ini, pihaknya meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama tim terkait untuk melakukan penertiban dengan menyusun regulasi guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Namanya pasar tumpah ini kan, dari segi ketertiban dan , berdampak. Oleh karena itu, kita sarankan untuk bisa menempati kembali kios-kios yang kosong, sehingga harga bisa bersaing dengan pedagang lainnya. Kalau di luar, harga mungkin cenderung lebih murah karena mereka tidak membayar. Ya, kasihan yang ada di pasar,” imbuhnya.

Baca Juga  DPRD Kutai Timur Dorong Program Pembangunan untuk Reduksi Kemiskinan

Pemerintah berharap dengan kehadiran TPID akan ada kebijakan baru dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi potensi kelangkaan pangan di daerah. (*/MMP)

633Dibaca

Berita Terkait

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
BPJS Kesehatan Kutim Gelar Evaluasi Tahunan, Dorong Digitalisasi dan Perbaikan Layanan Kesehatan
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
Dukung Ekosistem Pesisir, PT APE Tanam Ribuan Mangrove di Kutim
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Produktivitas Padi Gunung Bengalon Capai 1,2 Ton per Hektare, Tren Luasan Lahan Menurun

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Rabu, 18 Juni 2025 - 14:33 WITA

BPJS Kesehatan Kutim Gelar Evaluasi Tahunan, Dorong Digitalisasi dan Perbaikan Layanan Kesehatan

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA