SANGATTAKU – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Joko Suripto, mengungkapkan bahwa pembangunan jalan menuju Pelabuhan Kenyamukan masih terus berlangsung dan terbagi dalam dua segmen. Segmen pertama dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), sementara segmen lainnya didanai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Joko menjelaskan bahwa idealnya proyek ini dapat diselesaikan lebih cepat, namun keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan harus dilakukan secara bertahap.
“Harapan kami pembangunan ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang, baik tahun ini maupun tahun depan,” ujarnya kepada awak media di ruang kerjanya pada Senin, 10 Februari 2025.
Selain akses jalan, kesiapan Pelabuhan Kenyamukan sendiri masih terkendala oleh minimnya fasilitas pendukung di darat. Beberapa fasilitas yang masih belum tersedia antara lain terminal penumpang, kantor Polairud, kantor Navigasi, instalasi listrik (power plant), jaringan PDAM, serta gudang terbuka dan tertutup.
“Saat kami melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada November 2024, mereka menyarankan agar pelabuhan bisa dioperasikan secara bertahap. Namun, untuk sementara hanya akan difokuskan pada aktivitas bongkar muat barang,” jelas Joko.
Meski begitu, pengoperasian Pelabuhan Kenyamukan tetap bergantung pada pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang akan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Sebab, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengelola pelabuhan.
Terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur di sekitar pelabuhan, Joko mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi anggaran yang ditetapkan. Namun, pihaknya mendapatkan dorongan dari Kejaksaan Negeri agar proyek ini tidak mengalami stagnasi.
“Tahun sebelumnya, sebelum pelabuhan di hibahkan ke Pemerintah Daerah Kutai Timur, pemerintah daerah tidak bisa meneruskan pembangunan karena masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, ( Kemenhub ) setelah di hibahkan baru Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bisa meneruskan pembangunan pelabuhan sangatta atau kenyamukan,” pungkasnya. (*/MK)
