SANGATTAKU, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui keputusan bersama kementerian yang melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kebijakan tersebut mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% dan pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%.
Sebelumnya, anggaran perjalanan dinas diperkirakan mencapai angka yang cukup fantastis yaitu Rp400 miliar, namun kini dipangkas menjadi Rp200 miliar. Langkah ini merupakan respon terhadap imbauan Presiden untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Jimmi mengungkapkan bahwa DPRD sepakat bahwa anggaran perlu diarahkan untuk program-program yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Imbauan dari pemerintah pusat ini memberikan kami pengalaman baru untuk meninjau ulang bahwa perjalanan dinas memang perlu dikurangi,” ujar Jimmi saat diwawancarai awak media usai rapat hearing pada Senin, 03 Februari 2025.
Terkait dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang diperkirakan mencapai 2,2%, Jimmi mengungkapkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya penyaluran dana dari pemerintah pusat, bukan akibat pembengkakan belanja daerah atau program yang tidak efisien.
Pemerintah daerah saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah pasti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Selain itu, dana transfer sebesar Rp1,7 triliun dari pusat juga masih menunggu kepastian untuk pencairannya.
“Defisit ini disebabkan oleh kurangnya penyaluran dana, bukan karena beban anggaran atau program yang tidak efisien,” jelas Jimmi.
Untuk mendalami masalah ini lebih lanjut, pemerintah daerah berencana mengadakan rapat koordinasi melalui Zoom meeting dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 mendatang. Rapat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah anggaran tersebut. (*/MK)
