SANGATTAKU – Program makan siang gratis, yang merupakan salah satu program prioritas nasional, mulai bergerak menuju implementasi nyata di wilayah Kutai Timur. Komando Distrik Militer (Kodim) 0909/Kutai Timur memastikan keterlibatannya dalam pengawasan dan pelaksanaan program ini di daerah, dengan dua dapur pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2025.
Dandim 0909/Kutai Timur, Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah telah melaksanakan pengawasan yang intensif sejak bulan sebelumnya, khususnya terkait dengan kesiapan dapur dan titik distribusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Untuk saat ini, ada dua dapur yang sudah terdaftar di website Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satunya di APT Pranoto, yang kami harapkan bisa mulai operasional bulan depan,” ujar Ginanjar dalam wawancara terbarunya, Jumat, 11 April 2025.
Setiap dapur ditargetkan dapat melayani 3.000 hingga 3.500 porsi per hari, mencakup pelajar mulai dari PAUD hingga SMP, serta ibu hamil dan lansia. Dalam rencana jangka panjang, akan dibangun 57 dapur bergizi di seluruh wilayah Kutai Timur untuk mencakup seluruh populasi sasaran program ini.
“Tapi titiknya itu sementara masih belum kita pastikan di mana-mananya sedang dihitung. Jadi intinya satu dapur ini harus bisa mencakup 3.000 siswa, orang hamil dan lansia,” imbuhnya.
Untuk satu kali operasional dapur, estimasi biaya mencapai Rp45 juta per hari, mengacu pada indeks makan Rp15.000 per orang. Dana tersebut akan berputar di daerah dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal, termasuk petani, peternak dan pelaku UMKM.
“Misalnya berasnya bisa dari sawah setempat, sayurnya kangkung bisa masyarakat situ apa namanya wirausaha dijual di situ. Harapannya seperti itu, termasuk telur dan lain sebagainya. Harapannya dari pusat itu memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa ikut serta dalam situ,” jelas Ginanjar.
Dalam sistem pengelolaan dapur, akan ada empat ASN dalam struktur organisasi yang terdiri dari satu ketua dapur lulusan pelatihan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), kemudian seksi gizi, seksi akuntansi dan tim lapangan. Di luar itu, akan direkrut 40–46 tenaga kerja lokal untuk berbagai tugas seperti pengemasan, distribusi dan pencucian peralatan.
Pengawasan ketat juga menjadi bagian dari tanggung jawab Kodim. “Kami wajib memantau kualitas dan pelaporan harian, termasuk dokumentasi makanan yang disajikan. Ini semua akan dilaporkan ke pusat,” tegasnya.
Untuk saat ini, dua dapur yang sudah terdaftar berada di APT Pranoto dan Kabo Swarga Bara. Keduanya tengah dalam tahap persiapan fasilitas dan kelengkapan dapur sesuai standar BGN. Jika tidak sesuai, maka belum dapat dioperasikan.
Saat ditanya soal pengaduan dari masyarakat, Letkol Ginanjar menyatakan bahwa sistemnya akan disiapkan. “Masyarakat bisa menyampaikan keluhan ke ketua dapur atau Kodim. Nanti akan kami teruskan ke koordinator wilayah di Samarinda maupun ke pusat,” jelas Ginanjar.
Meskipun fokus awal ada di Sangatta, Dandim memastikan bahwa cakupan program akan menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur secara bertahap, termasuk kecamatan seperti Bengalon dan lainnya. Namun, mengingat kebutuhan fasilitas dan standar tinggi dari BGN, pembangunan dapur akan dilakukan secara bertahap.
“Harapannya, Kutai Timur bisa segera menyusul daerah lain seperti Samarinda dan Kukar yang sudah mulai operasional. Kita ingin program prioritas presiden ini bisa cepat terealisasi di Kutai Timur,” pungkas Ginanjar. (*/MMP)
