Terkait Adanya Silpa, OPD Harus Mampu Jelaskan Penyebabnya

Senin, 21 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangattaku.com – Terkait adanya silpa, OPD harus mampu jelaskan penyebabnya. Hampir bisa dipastikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) di tahun 2022 ini akan mendapati Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.

Selain besarnya anggaran yang dimiliki Pemkab Kutim di akhir tahun ini, yang memang melebihi target pendapatan daerah, tidak dapat dilaksanakannya sistem kerja tahun jamak (multiyears) pada anggaran perubahan, disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono mengatakan, jika terjadi silpa di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Dinas OPD terkait harus bisa menjelaskan kepada pemerintah, apa yang menjadi penyebab adanya silpa.

Terkait Adanya Silpa, OPD Harus Jelaskan Penyebabnya
Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono.(foto:/istimewa)

Poniso menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan adanya selisih lebih perhitungan anggaran, yakni, masalah teknis, dan masalah sumber daya manusianya (SDM).

“Kalau tekniskan masalah aturan. Tapi kalau aturannya bisa dilaksanakan dan ternyata gagal berarti itu karena faktor SDM-nya,” paparnya kepada awak media.

Namun, Poniso melanjutkan, jika silpa tersebut disebabkan faktor SDM-nya, tentunya akan ada langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan aturan. Dikatakannya, bisa saja salah satunya, akan ada pengurangan anggaran jika memang tebukti karena permasalah SMD-nya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh OPD yang meiliki dana silpa, untuk bisa menjelaskan faktor-faktor penyebabnya. Dirinya menyatakan, saat ini pihaknya belum bisa menentukan terkait langkah apa yang akan diberlakukan ke OPD yang memiliki silpa, hingga ada penjelasan dari OPD terkait nantinya.

“Makanya saya minta buat kronologinya untuk itu, dalam rangka untuk itu evaluasinya,” ujar Poniso.

“Jadi kita juga tidak asal memberikan atau men-justice kesalahan, tetapi memang ada faktor yang menyebabkan. Alasan apapun nantinya realita yang akan menjelaskan apa, bagimana, turunan prosesnya bagimana dan seterusnya,” pungkasnya.(*/bl)

Berita Terkait

Sayid Anjas Siap Maju Calon Ketua Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan
Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan
Ketua DPRD Kutai Timur Apresiasi Aksi Demo Kondusif, Tekankan Etika Pejabat Publik
DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal
Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun
Gebyar Expo 2025 di Kutai Timur: Koperasi Ditegaskan sebagai Pilar Ekonomi Rakyat
Ketua PPM Kutim Soroti Kerusakan Jalan Akibat ODOL, Desak Penegakan Hukum Tegas
Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 01:12 WITA

Sayid Anjas Siap Maju Calon Ketua Golkar Kutim, Klaim Sudah Kantongi Dukungan

Jumat, 5 September 2025 - 07:13 WITA

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Kamis, 4 September 2025 - 21:05 WITA

Ketua DPRD Kutai Timur Apresiasi Aksi Demo Kondusif, Tekankan Etika Pejabat Publik

Kamis, 4 September 2025 - 19:58 WITA

DPRD Kutai Timur Dorong Pemenuhan Air Bersih hingga Energi Alternatif di Daerah Tertinggal

Senin, 30 Juni 2025 - 18:04 WITA

Pemkab Kutim Ungkap Laporan Keuangan 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp10,44 Triliun

Berita Terbaru

Ekonomi & Kesehatan

Ketua DPRD Kutai Timur Tekankan Transparansi Profit Sharing Pertambangan

Jumat, 5 Sep 2025 - 07:13 WITA