Cegah Korupsi Terkait Multiyears dalam Penyusunan APBD, DPRD Kutai Timur Gelar Bimteknas Bersama KPK

Senin, 28 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangattaku.com – Cegah Terkait Multiyears dalam Penyusunan , Timur Gelar Bimteknas Bersama KPK. Wakil Ketua I Asti Mazar mengharapkan, seluruh ini bisa lebih jeli untuk menghindari dan mencegah diri dari perilaku korupsi. Artinya, dalam mencari rezeki harus dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

Hal itu dia sampaikan, berkaitan dengan Bimbingan Tkenis Nasional (Bimteknas) yang baru-baru ini dilaksanakan. Dengan membawa pokok permasalahan tentang pencegahan korupsi terkait anggaran multi years di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Jadi ke depan tidak ada wakil rakyat yang menjadi anggota DPRD terjaring OTT, ataupun terjerat kasus korupsi non OTT,” ujar Asti.

Cegah Korupsi Terkait Multiyears dalam Penyusunan APBD, DPRD Kutai Timur Gelar Bimteknas Bersama KPK
Anggota saat berkunjung ke KPK.(/ist)

Ia mengatakan, anggota DPRD dituntut untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan APBD. Selain itu dalam pembekalan yang diberikan KPK, para peserta juga mengoptimalkan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

KPK mengajak para peserta Bimtek ini untuk lebih cermat dalam perencanaan, penganggaran, maupun pertanggung jawaban APBD sehingga bersih dari tindak korupsi. Sangat bermanfaat ke depannya dalam menjalankan Tupoksi sebagai anggota legislatif, dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya,” papar Politisi Partai Golkar itu.

Asti menambahkan, digelarnya Bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban. Dan pembekalan dari berbagai narasumber, termasuk KPK diharapkan bisa meningkatkan kualitas para wakil rakyat.

Sebagai wakil rakyat, lanjutnya, anggota Dewan harus memperjuangkan aspirasi dan bisa menindaklanjuti kemauan rakyat.

“Supaya bisa produktif, berjalan baik, amanah, karena DPRD itu amanah rakyat yang memang harus dipertanggungjawabkan,” punkasnya.(*/bl)

Berita Terkait

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Di Balik Gelas Kopi Sore: Sengkarut SK Panja Lingkungan PT APE
Disperindag Perketat Distribusi LPG 3 Kg, Fokus Tepat Sasaran dan Penyesuaian Harga
Pemkab Kutim Pantau Harga Jelang Idul Adha, Daging Sapi Naik Rp10.000

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:18 WITA

DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA