Bupati Kutai Timur Ajak Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan KLHS RPJMD 2025-2029

Rabu, 19 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah () baru saja menggelar Konsultasi Publik Pertama untuk Kajian Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah () Tahun 2025-2029. Acara tersebut berlangsung di Hotel Royal Victoria, Utara, Rabu (19/06/2024), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten hingga nasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, memudahkan partisipasi dari masyarakat luas melalui platform daring dan luring.

Timur, (podium) saat menyampaikan sambutannya. (meika/ sgtk)

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Kutim. Dikatakannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah wajib menyusun KLHS sebagai bagian dari RPJMD untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai pedoman dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kebijakan, rencana dan program pembangunan di daerah,” ujar Bupati Ardiansyah.

Ardiansyah juga memaparkan, bahwa penyusunan KLHS tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan antar generasi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Ardiansyah mengajak semua pihak untuk terlibat aktif. “Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan KLHS ini. Mari kita berikan masukan dan saran yang konstruktif demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pintanya.

Acara konsultasi publik ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur, perwakilan dari Kementerian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Timur (Kaltim), serta para camat se-Kutim yang mengikuti secara daring dan luring. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan KLHS dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (AD01/ )

Berita Terkait

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Di Balik Gelas Kopi Sore: Sengkarut SK Panja Lingkungan PT APE
Disperindag Perketat Distribusi LPG 3 Kg, Fokus Tepat Sasaran dan Penyesuaian Harga
Pemkab Kutim Pantau Harga Jelang Idul Adha, Daging Sapi Naik Rp10.000

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:18 WITA

DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA