SANGATTAKU – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kutai Timur, Jumeah, mengajak masyarakat yang masih belum familiar dengan metode pelayanan berbasis sistem digital untuk datang langsung ke Kantor Dukcapil Kutim. Dengan upaya ini, pihaknya berharap bisa membantu masyarakat yang masih perlu bimbingan dalam menggunakan layanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui sistem Siap Kawal Kutim.
Kantor Dukcapil Kutim telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin mendapatkan layanan adminduk. “Kami buka layanan dari Senin hingga Jumat,” kata Jumeah pada Kamis (15/6/2023).
Jumeah menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan adminduk secara langsung di Kantor Dukcapil Kutim, tanpa melalui perantara atau pihak lain. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari praktik pungutan liar atau calo yang seringkali meminta bayaran tambahan.
“Dulu masih ada calo, kalau mengurus lewat calo artinya berbayar,” ujarnya dengan tegas.
Seluruh proses pengurusan dokumen adminduk di Kantor Dukcapil Kutim dilakukan secara gratis tanpa dikenakan biaya. Oleh karena itu, melibatkan calo dalam pengurusan tersebut akan berpotensi sebagai tindakan pungutan liar yang merugikan masyarakat.
“Harus datang sendiri tidak boleh lewat orang lain, nanti ada pungli. Tidak lewat calo juga untuk melindungi data pribadi kita,” jelasnya.
Jumeah mengakui bahwa masih ada sebagian masyarakat, terutama yang berusia lanjut, yang belum terbiasa dengan penggunaan Sistem Siap Kawal Kutim. Namun, ia berharap generasi muda dapat membantu orang tua mereka dalam mengurus adminduk melalui ponsel pintar.
“Sistem Siap Kawal Kutim dapat diakses melalui ponsel Android. Misalnya, untuk mengubah KTP dari status kawin menjadi janda, cukup dengan mengambil foto KTP dan surat cerai, kemudian kami akan memproses permintaan tersebut. Generasi muda dapat membantu orang tua dalam hal ini,” sarannya.
Namun, ia juga mengakui bahwa akses jaringan yang belum merata di setiap daerah menjadi hambatan bagi penggunaan Sistem Siap Kawal Kutim. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah, melalui Dinas Kominfo Kutim, segera mewujudkan janji pemerataan jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
“Diskominfo memiliki program pemerataan jaringan, namun kami berharap realisasi program ini dapat segera dilakukan, terutama menjelang pemilihan umum di mana pengurusan adminduk akan banyak dibutuhkan,” tandasnya. (ADV01/ DISKOMINFO STAPER)
