SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyambut positif masukan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) terkait percepatan tahapan penyusunan dan optimalisasi pengelolaan APBD 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kutai Timur, Senin (25/11/2024).
“Kami mengapresiasi atas masukan dari Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan tahapan penyampaian Rancangan APBD demi pembahasan yang tidak tergesa-gesa dengan batas waktu pengesahan APBD,” ungkap Asisten III Pemkab Kutai Timur, Sudirman Latief, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Terkait kendala teknis, Pemkab berkomitmen melakukan antisipasi. “Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah nasional terkait antisipasi permasalahan pada aplikasi SIPD-RI yang sewaktu-waktu dapat down,” jelasnya.
Menanggapi masukan tentang optimalisasi pendapatan daerah, Sudirman menegaskan komitmen Pemkab. “Masukan pertama adalah untuk lebih maksimal lagi menggali potensi daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah yang masih bisa ditingkatkan. Potensi daerah seperti perluasan pajak daerah dari izin usaha atau retribusi akan dioptimalkan,” ujarnya.
Dalam hal pengelolaan belanja daerah, Pemkab berjanji melakukan evaluasi menyeluruh. “Belanja operasi yang nilainya cukup besar akan diupayakan semaksimal mungkin demi terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk ke depan, pemerintah akan mengevaluasi kembali agar belanja daerah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasi kedepannya bisa lebih berimbang atau proporsional,” tegasnya.
Terkait pengelolaan BUMD, Sudirman menyatakan, “Pemerintah bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Keadilan Sejahtera bahwa pembiayaan daerah kepada BUMD juga harus berorientasi pada pengembalian maksimal bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan memaksimalkan tata kelola dan monitoring kepada BUMD yang menerima pembiayaan daerah.”
“Pemerintah akan memanfaatkan APBD dengan semaksimal mungkin agar masyarakat bisa menikmati haknya berupa: pelayanan dasar yang maksimal, infrastruktur pendukung yang bisa meningkatkan perekonomian daerah, dan program nyata bagi masyarakat bisa berjalan lancar,” pungkasnya. (AD01/ Diskominfo Kutim)
