Respon Pandangan Kritis Fraksi GAP, Ini Paparan Pemkab Kutai Timur

Senin, 25 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah menyambut positif pandangan kritis Fraksi Gelora Amanat Perjuangan () terkait upaya penguatan kemandirian fiskal daerah dalam RAPBD 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat ke-21 DPRD , Senin (25/11/2024).

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan apresiasi terhadap respon kritis yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ungkap Asisten III , .

Merespon kekhawatiran tentang ketergantungan terhadap dana transfer pusat, berkomitmen melakukan diversifikasi pendapatan. “Beberapa hal yang kami tindak lanjuti adalah upaya yang terus menerus menggali potensi pemasukan daerah agar tercipta diversifikasi sumber pendapatan,” jelasnya.

“Tujuannya adalah agar Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi Gelora Amanat Perjuangan, ketergantungan yang tinggi akan menjadi risiko saat ada pengurangan alokasi dari pemerintah nasional,” lanjutnya.

Terkait pengelolaan belanja daerah, Sudirman menegaskan komitmen transparansi dan efisiensi. “Pemerintah memastikan alokasi belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan dan bisa benar-benar mendorong pelayanan publik kepada masyarakat dengan maksimal. Selanjutnya, bahwa dalam proses pengelolaan anggaran belanja modal pemerintah selalu transparan dan memegang memegang prinsip efisiensi implementasinya,” tegasnya.

Untuk pengelolaan BUMD, Pemkab berjanji melakukan pembenahan menyeluruh. “Pemerintah akan melakukan pembenahan dengan selalu menjaga good corporate governance BUMD, supaya tercipta iklim daerah yang transparan, rasional, dan profitable,” ujarnya.

“Pemerintah Daerah berupaya dalam optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, transparansi pengelolaan, dan penguatan kemandirian fiskal agar seluruh masyarakat Kutai Timur sampai ke pelosok desa merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas Sudirman. (AD01/ Kutim)

Berita Terkait

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama
Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah
DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi
Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material
DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani
Di Balik Gelas Kopi Sore: Sengkarut SK Panja Lingkungan PT APE
Disperindag Perketat Distribusi LPG 3 Kg, Fokus Tepat Sasaran dan Penyesuaian Harga
Pemkab Kutim Pantau Harga Jelang Idul Adha, Daging Sapi Naik Rp10.000

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:47 WITA

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Senin, 16 Juni 2025 - 16:26 WITA

Wabup Kutai Timur Apresiasi Komite Tani Muda, KNPI: Siap Sinergi dengan Program Pemerintah

Senin, 16 Juni 2025 - 15:08 WITA

DPRD Kutim Mediasi Konflik Relokasi Pedagang Taman Bersemi

Kamis, 12 Juni 2025 - 17:09 WITA

Dishub Kutim Gencar Sosialisasikan Kewajiban Penutup Muatan Truk Material

Rabu, 11 Juni 2025 - 22:18 WITA

DTPHP Kutim Bantu Benih dan Petakan Daerah Rawan Banjir Demi Jaga Produktivitas Petani

Berita Terbaru

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi (MMP)

Politik & Pemerintahan

Pemkab Kutim Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi, UMKM Jadi Pertimbangan Utama

Selasa, 24 Jun 2025 - 19:47 WITA