SANGATTAKU – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur masih menghadapi ketidakpastian akibat kendala anggaran yang belum terselesaikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan bahwa kelanjutan proyek ini masih dalam tahap pengusulan dan menunggu pembahasan lebih lanjut terkait pendanaan.
Saat ini, sebagian pembangunan telah rampung, terutama yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti fasilitas penerangan di area pelabuhan. Hal ini disampaikan Jimmi dalam wawancara pada Selasa, 18 Februari 2025, di Kantor DPRD Kutai Timur.
Namun, beberapa bagian proyek lainnya masih memerlukan penyelesaian, termasuk pembangunan kantor, instalasi air bersih, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pendanaan untuk bagian ini direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi jumlah anggaran yang dibutuhkan masih belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran serta perubahan anggaran yang akan dibahas dalam APBD Perubahan pada Mei mendatang.
“Menurut pemerintah pusat, ini adalah asumsi kurang bayar. Tapi bagi kami di DPRD, ini adalah pemangkasan. Artinya, anggarannya hanya ditunda dan baru diberikan setelah mereka siap atau kapan pun mereka bersedia. Namun, menurut kami, ini adalah pemangkasan karena seharusnya anggaran itu dialokasikan sejak awal. Kenapa harus menunggu APBD Perubahan? Kalau bisa dianggarkan sejak awal, seharusnya dilakukan,” ujar Jimmi.
DPRD Kutai Timur meminta agar pemerintah daerah melibatkan mereka dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan kelangsungan proyek ini.
Selain kendala anggaran, Jimmi juga menyoroti perlunya evaluasi apakah proyek ini akan kembali dimasukkan dalam skema multi-years atau tidak, mengingat skema tersebut sangat penting bagi proyek strategis yang bergantung pada kondisi cuaca.
Saat ini, sebagian besar proyek telah mendekati tahap akhir dengan sisa pekerjaan utama berupa penyelesaian instalasi air bersih, pembangunan perkantoran, serta proses perizinan uji standar. Jika proyek ini dapat segera diselesaikan, keberadaan Pelabuhan Kenyamukan diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mempercepat distribusi barang dan menekan tingkat inflasi di daerah.
“Artinya, yang tadinya harganya mahal karena harus menggunakan transportasi dari sini ke Samarinda, nantinya itu sudah mulai berkurang. Saya kira inflasi tidak akan sebesar ini lagi,” pungkasnya. (*/MMP)
