Usai Putusan Sela MK, Pemkab Kutim Pastikan Pelayanan Publik di Kampung Sidrap Tetap Jalan

Selasa, 20 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SANGATTAKU – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan sikap menghormati putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik sengketa tapal batas antara Bontang dan Kutim sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 10-PS/PUU-XXII/2024.

Sengketa ini melibatkan wilayah Kampung Sidrap yang menjadi objek sengketa antara Pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

Salah satu sudut Kampung Sidrap. (*/ist)

Melalui Kepala Bagian Hukum Pemkab Kutim, Januar Bayu Irawan, pemerintah daerah menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pemkab Kutim menghormati putusan sela sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ungkap Januar Bayu Irawan dalam keterangan resminya, Selasa (20/5).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemkab Kutim akan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan pihak-pihak terkait sesuai amar putusan sela MK. Dalam putusannya, MK memerintahkan Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya penyelesaian permasalahan cakupan wilayah dan batasan wilayah serta perluasan wilayah Kota Bontang paling lama 3 bulan sejak putusan diucapkan.

Terkait pemekaran Desa Persiapan Mata Jaya, Pemkab Kutim menjelaskan bahwa permohonan dari Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan telah diupayakan sejak tahun 2017. Upaya ini dilakukan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing desa, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

“Putusan sela tersebut tidaklah dimaknai kita tidak boleh melakukan pembangunan daerah di wilayah tersebut. Putusan sela memerintahkan pemerintah provinsi melalui gubernur melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa, bukan dimaknai tidak boleh berbuat sesuatu khususnya pembangunan daerah,” tegas Januar Bayu Irawan.

Pemkab Kutim menekankan bahwa pemerintah daerah tetap akan melakukan pelayanan publik dan pembangunan di desa yang wilayahnya masuk menjadi objek sengketa, termasuk di wilayah Kampung Sidrap. “Karena kesejahteraan masyarakat menurut kami adalah hal yang utama,” tambahnya.

Baca Juga  Bupati Kutai Timur Lepas Kontingen PGRI untuk Berlaga di Porseni PGRI Provinsi Kaltim

Di akhir pernyataannya, Pemkab Kutim menyatakan optimis bahwa wilayah yang disengketakan akan tetap menjadi wilayah Kutim. Namun demikian, Pemkab Kutim tetap mengedepankan sikap saling menghormati antar pemerintah daerah, baik dengan Pemkot Bontang, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. (*/bl)

1.3kDibaca

Berita Terkait

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah
Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru
Pemerintah Desa Bumi Etam Dorong Pemerataan Jaringan Air Bersih PDAM
Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026
Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP
264 Koperasi Sawit di Kutai Timur Berpotensi Ambil Peran dalam Hilirisasi
Infrastruktur Permukiman Bumi Etam Terus Berkembang, Fokus Berikutnya Menjangkau Gang Baru

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WITA

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WITA

Dari Bahari hingga Wisata Religi: Dispar Kutai Timur Petakan Ragam Destinasi Unggulan Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 13:40 WITA

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 November 2026 - 10:14 WITA

Tembus 177 Ribu Wisatawan, Tren Kunjungan Destinasi Wisata Kutai Timur Bergeser di 2026

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WITA

Integrasikan Data dan Layanan 1.482 Koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Ekraf Kutai Timur Luncurkan SIGAP

Berita Terbaru

Diskominfo Kutai Timur

Warga Desa Bumi Etam Aktif Gelar Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Rabu, 18 Nov 2026 - 09:56 WITA

Diskominfo Kutai Timur

Pemerintah Desa Bumi Etam Ajukan Perluasan Jaringan Listrik untuk Permukiman Baru

Selasa, 17 Nov 2026 - 13:40 WITA