SANGATTAKU – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kutai Timur menggelar forum evaluasi tahunan layanan kesehatan yang melibatkan mitra kerja dan pemerintah daerah di Ruang Arau Kantor Bupati Kutai Timur, pada Rabu pagi, 18 Juni 2025. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian layanan kesehatan selama satu tahun terakhir sekaligus merumuskan fokus kebijakan ke depan.
Kepala BPJS Kesehatan Kutai Timur, Herman Prayudi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin tahunan untuk mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi bersama demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kegiatan ini, kita bersama mitra kerja dan pemerintah daerah bisa merencanakan perbaikan ke depan secara lebih baik, termasuk mengevaluasi kendala dan memberi apresiasi terhadap capaian positif,” ujar Herman.
Salah satu capaian yang diapresiasi dalam forum tersebut adalah digitalisasi layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mendapat penghargaan karena menjadi satu-satunya RS tipe B di Kutai Timur yang berhasil mengintegrasikan layanan dengan BPJS Kesehatan secara digital, dengan tingkat integrasi mencapai 85 persen dari total 100 persen kunjungan pasien.
“Nah, ini yang kami harapkan bisa menjadi contoh, ya. Dan juga, ini sebagai pengingat agar ke depan kita tidak berpuas diri. Ini menjadi satu tantangan ke depan, karena akan ada berbagai macam perubahan. Tapi saya yakin, dengan menjalin komunikasi yang baik, kolaborasi, kerja tim bersama, semua tantangan itu pasti bisa kita atasi,” imbuhnya.
Meski begitu, Herman mengakui masih ada tantangan, terutama terkait pemenuhan tenaga medis di Puskesmas. Ia menyebut bahwa saat ini rasio dokter di beberapa wilayah sudah melebihi kapasitas, sehingga berpotensi menambah beban kerja dan menurunkan kualitas pelayanan.
“Jadi, mudah-mudahan karena di PASKES kami mayoritas peserta terdaftar itu di Puskesmas, ya. Puskesmas bisa melengkapi secara mandiri dan juga didukung dari pemerintah daerah. Tadi ada dukungan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur, Komisi D. Mereka fokus bagaimana nanti di tahun ini bisa melengkapi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan wilayah Muara Bengkal sebagai salah satu lokus pemenuhan tenaga medis di Kutai Timur.
Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Kutai Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya yang menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. (MMP)
