SANGATTAKU – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan peran penting lembaga legislatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menyebut persoalan sosial, sengketa lahan, hingga keterbatasan infrastruktur di daerah tertinggal masih menjadi perhatian serius.
“Selain itu, persoalan ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pelayanan kesehatan juga banyak dikeluhkan warga,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
Menurut Jimmi, hubungan DPRD dengan mitra kerja selalu diarahkan pada upaya pembenahan, terutama dalam merespons keluhan yang muncul baik di tingkat lokal maupun kecamatan. Beberapa isu yang kerap mencuat di antaranya kasus pelecehan seksual, penyerobotan tanah, serta penyalahgunaan kewenangan aparat desa terhadap aset desa.
Khusus di Kecamatan Sandaran yang masih berstatus daerah tertinggal, warga mengeluhkan keterbatasan akses listrik, air bersih dan infrastruktur dasar. Menanggapi hal tersebut, Jimmi menegaskan DPRD terus mendorong pemenuhan kebutuhan mendasar, terutama air bersih.
“Kami sedang mendorong optimalisasi peran PDAM untuk menemukan formula pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, operasional PDAM saat ini masih terkendala ketersediaan listrik,” terangnya.
Sebagai solusi, DPRD menilai pemanfaatan energi alternatif, misalnya solar cell untuk pompa, bisa menjadi pilihan lebih efisien dibanding penggunaan genset. Meski begitu, Jimmi mengakui pembangunan infrastruktur pendukung energi alternatif membutuhkan biaya awal yang cukup besar.
“Ini yang sedang mereka upayakan untuk bisa dilakukan,” pungkasnya. (MMP)
