SANGATTAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, merespons lambatnya pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2023.
Ketua DPRD Kutim, Joni, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan tingkat penyerapan anggaran yang belum optimal meskipun tahun anggaran sudah hampir berakhir.
“Meskipun sudah berjalan, namun kalau dilihat dari presentase, saya melihat pemerintah memang belum optimal, padahal ini sudah mendekati akhir tahun,” ungkap Joni.
Kendati demikian, Joni juga mencatat bahwa pemerintah daerah tetap serius dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur. Namun, ia berharap agar anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dapat diserap secara maksimal. Joni juga menyatakan optimisme bahwa pemerintah masih berada di jalur yang benar.
Meskipun optimis, Joni tetap memberikan catatan kepada pemerintah tentang realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2023. Ia menganggap bahwa pemerintah perlu memiliki strategi dan pola kerja yang khusus agar anggaran tersebut dapat diserap secara maksimal, menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Joni menambahkan bahwa mereka akan menunggu hingga pertengahan Desember tahun ini untuk melihat bagaimana realisasi anggaran tersebut. (AD01/Sek-DPRD)
