SANGATTAKU – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke program-program prioritas yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sejalan dengan tema Pembangunan “Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian” yang diusung oleh pemerintah daerah.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Adi Sutianto, yang mewakili Fraksi Golkar, menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2024 dalam sidang paripurna. Adi Sutianto menekankan perlunya anggaran yang memadai untuk program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat umum.
“Kami meminta agar program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kepentingan masyarakat umum mendapat anggaran yang memadai dan dapat direalisasikan sesuai target di 2024 mendatang,” ujar Adi Sutianto.
Fraksi Golkar mengidentifikasi program prioritas dan strategis yang perlu dipercepat akselerasinya, terutama dalam penyelesaian pelabuhan kenyamukan baik di sisi laut maupun darat. Persiapan sarana dan prasarana, SDM, organisasi, dan tata kelola pelabuhan dianggap sebagai langkah yang perlu disiapkan secara purna.
“Apabila pelabuhan bisa beroperasi sesuai target 2024 mendatang, maka akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah di Kabupaten Kutai Timur,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar meminta peningkatan sarana dan prasarana sekolah, termasuk rehab dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di 18 kecamatan. Kesehatan juga menjadi fokus dengan peningkatan anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur jalan penghubung desa di beberapa kecamatan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat juga menjadi prioritas.
“RKPD Kabupaten juga harus bersinergi dan sinkron dengan RKP Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Kaltim untuk menjalin keselarasan dan keberlangsungan pembangunan,” pungkas Adi Sutianto. (AD01/Sek-DPRD)
