SANGATTAKU – Dalam upaya memaksimalkan fungsi sebagai pengawasan dalam mengawal pembangunan di Kutai Timur, Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta. Hasilnya, proyek tersebut mencapai progres yang menjanjikan dengan mencapai 44 persen.
Ketua Pansus, Hepnie Armansyah, anggota DPRD Kutim dari Fraksi PPP memimpin langsung kunjungan yang bertujuan meninjau perkembangan fisik proyek tersebut. Menurut pernyataan resmi dari Pansus LKPJ Bupati Kutai Timur, progres pembangunan telah mencapai 44 persen hingga saat ini.
Hepnie Armansyah menyatakan bahwa benar proyek pembangunan Pelabuhan Kenyamukan telah mencapai progres sebesar 44 persen hingga saat ini. Namun, terdapat tantangan terkait realisasi anggaran yang belum optimal pada tahun anggaran sebelumnya (2023). Proyek yang menggunakan sistem tahun jamak ini, pada tahun awal pengerjaan hanya sekitar 15 persen dari total anggaran senilai Rp 70 miliar yang berhasil terserap, meninggalkan sisa dana sebesar Rp 45 miliar yang kemungkinan tidak dapat dialokasikan dalam tahun 2024 ini.
“Permasalahan utama adalah lambatnya pelaksanaan proyek yang menyebabkan realisasi anggaran belum optimal. Dari anggaran sebelumnya senilai Rp 70 miliar, hanya sekitar 15 persen yang terealisasi, dengan sisa dana sebesar Rp 45 miliar,” ujar Hepnie Armansyah.
Pemerintah dan DPRD Kutim telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 70 miliar untuk tahun pertama dan Rp 50 miliar untuk tahun kedua. Namun, penundaan awal pelaksanaan proyek menyebabkan realisasi dana yang kurang optimal pada tahun pertama.
Hepnie Armansyah mengapresiasi kinerja kontraktor pelaksana proyek, namun menyoroti kendala terkait alokasi anggaran. Meskipun hanya tersedia dana sebesar Rp 50 miliar pada tahun ini, Pansus LKPJ Bupati Kutim optimis bahwa pembangunan pelabuhan dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Hepnie Armansyah menekankan pentingnya keterlibatan DPRD Kutim dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran untuk proyek-proyek besar, mengingat keterikatan proyek multi-years dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD.
“Keterlibatan DPRD Kutim sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hepnie Armansyah.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kutim diharapkan dapat menyelesaikan proyek ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan memastikan penggunaan anggaran yang optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (AD01/ DPRD)
