SANGATTAKU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Arfan, mengekspresikan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran APBD untuk tahun 2024. Arfan mengungkapkan bahwa situasi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik, mengingat beberapa proyek infrastruktur vital belum dilaksanakan.
“Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ungkap Arfan kepada awak media baru-baru ini.
Kekhawatiran Arfan berlandaskan pada fakta bahwa sejumlah program yang seharusnya meningkatkan pelayanan masyarakat belum terwujud. Politisi dari Partai Nasdem ini menyebutkan bahwa DPRD telah memanggil beberapa dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memberikan klarifikasi mengenai rendahnya serapan anggaran tersebut.
“Kepala dinas PUPR nya optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” jelas Arfan.
Lebih lanjut, Arfan menekankan harapannya agar tidak ada lagi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti yang terjadi pada tahun 2023, di mana SiLPA Kutai Timur mencapai Rp 1,6 triliun.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tuturnya.
Mengenai peran DPRD Kutim dalam memaksimalkan serapan anggaran, Arfan menjelaskan bahwa pihaknya terus mendukung dan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami di DPRD Kutim selalu mensupport, mendukung dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Arfan berharap bahwa dengan kerja keras dari Pemkab Kutim, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan, serta SiLPA tahun ini dapat dihindari. (AD01/DPRD)
